Fraksi PKS yang disampaikan Muhammad Syafe’i mengapresiasi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK, namun juga menyoroti realisasi PAD dan belanja yang belum optimal sehingga menghasilkan surplus APBD. PKS mendorong efektivitas yang lebih baik dalam pengelolaan anggaran.
Ketua Fraksi PKB, Drs H Surya Makmur Nasution MHum, menyoroti pentingnya kualitas pelaksanaan anggaran berbasis kinerja dan prinsip money follow function.
Ia juga meminta peningkatan anggaran pendidikan sesuai putusan Mahkamah Konstitusi terkait pendidikan gratis tingkat SD dan SMP. Tak hanya itu, ia mendorong alokasi hibah yang adil dan transparan untuk organisasi perempuan.
“Organisasi perempuan banyak membantu pemerintah dalam pendidikan dan pemberdayaan. Kami mendorong agar alokasi hibah lebih adil untuk organisasi berbasis perempuan,” tegas Surya Makmur.
Pandangan fraksi gabungan PAN-Demokrat-PPP disampaikan Sahat Parulian Tambunan. Fraksi ini mengapresiasi opini WTP ke-13 yang diraih Pemko Batam, sembari menekankan pentingnya optimalisasi PAD, pengentasan kemiskinan, peningkatan SDM, dan transparansi anggaran.
