“Saya akui anak saya salah, tapi dia bukan binatang. Kenapa orang dewasa boleh main tangan? Saya 24 jam di rumah. Kalau anak saya salah, kenapa tidak datang ke saya? Hanya saya dan suami yang berhak menyentuhnya,” tegas Novi.
Keluarga D telah melaporkan kejadian ini ke Polsek setempat. Namun karena merasa tidak mendapat tanggapan serius, mereka membawa kasus ini ke Polres Anambas.
Korban juga telah menjalani visum di RSUD Anambas sebagai bukti pendukung laporan.
Ironisnya, sejak laporan masuk ke pihak kepolisian, keluarga mengaku mengalami tekanan dari berbagai pihak.
Sejumlah orang datang ke rumah mereka, meminta agar laporan dicabut. Bahkan, beberapa di antaranya adalah oknum aparat desa dan pejabat setempat.
“Mereka bilang kalau saya tak cabut laporan, suami saya dan anak saya juga akan diproses. Karena suami saya pernah memukul bagian punggung anak saya di depan orang, itu dijadikan alasan. Bahkan ada yang bilang pelaku baru dilantik jadi P3K. Apa karena sudah P3K, bebas memukul anak orang?” kata Novi dengan suara bergetar
Tekanan terus berdatangan, bahkan Novi mengaku mendapat ancaman akan diusir dari rumah, hingga teror terhadap keselamatannya.
“Jangan karena status dan jabatan, pelaku bisa bebas. Anak saya tidak pantas jadi korban kekerasan dan teror hanya karena bersalah. Kenapa yang lain yang ikut mencuri tak disentuh? Apa karena kami pun pendatang di sini?” ujarnya.
Kasus ini menyoroti lemahnya perlindungan terhadap anak di daerah, serta dugaan penyalahgunaan kekuasaan oleh oknum yang justru seharusnya menjadi panutan.
