“Penggunaan akronim Perpat Tanjungpinang oleh penyelenggara acara tidak berdasar, karena organisasi/kelompok tersebut tidak memiliki dasar pendaftaran AHU Kemenkumham RI sebagai Perpat Tanjungpinang, melainkan hanya terdaftar sebagai Anak Tempatan,” ujarnya.
Untuk menghindari konflik, ia meminta agar atribut atas nama Perpat dari organisasi atau kelompok selain Perpat Tanjungpinang segera dicabut dari tempat umum.
“Sebagai langkah bijak, kami akan menempuh jalur hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mari bersama-sama menjaga marwah negeri ini; di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadilah tuan di negeri sendiri,” tutupnya.
