Menurutnya, apabila ketentuan dalam undang-undang tersebut tidak mengalami perubahan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan kebijakan anggaran mulai tahun 2027.
“Kalau undang-undangnya tidak berubah, maka itu akan berlaku pada 2027. Kita masih menunggu perkembangan dari pemerintah pusat,” jelasnya.
Zulhidayat menambahkan, Pemko Tanjungpinang pada prinsipnya siap menjalankan setiap kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat, termasuk melakukan penyesuaian anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku secara nasional.
“Sebagai bagian dari pemerintah, jika sudah diputuskan oleh pemerintah pusat tentu akan kita laksanakan dan tindak lanjuti,” tutupnya.
