HARIANMEMOKEPRI.COM – Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang menggelar Rapat Koordinasi Forkopimda di Ruang Rapat Raja Hamidah, Kantor Wali Kota, Selasa (31/03/2026),
Rakor tersebut untuk membahas langkah antisipasi kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan (karhutla).
Sekretaris Daerah, Zulhidayat, memimpin rapat yang dihadiri camat, lurah, dan seluruh jajaran Forkopimda.
Ia menyebut kekeringan sejak Januari–Februari 2026 sudah berdampak pada cadangan air, debit waduk, dan distribusi air bersih.
“Dampak kekeringan sudah dirasakan masyarakat. Risiko karhutla juga meningkat. Kita harus mengambil tindakan terkoordinasi agar dampak lebih luas bisa dicegah,” ujarnya.
Selain itu, risiko karhutla meningkat dengan puluhan kejadian lahan terbakar dan indeks bahaya tinggi hingga sangat tinggi, khususnya di Tanjungpinang Timur.
“Pemerintah daerah telah menyalurkan air bersih, meningkatkan patroli wilayah rawan kebakaran, serta berkoordinasi dengan TNI, Polri, BPBD, BMKG, dan PDAM Tirta Kepri,” ungkapnya.
Namun keterbatasan armada distribusi dan menurunnya debit sumber air menjadi tantangan.
Rakor ini juga menjadi pertimbangan penetapan Status Tanggap Darurat Kekeringan dan Karhutla, guna mempercepat mobilisasi sumber daya dan memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi.
“Pemerintah mengimbau warga tidak melakukan pembakaran lahan selama musim kemarau dan tetap waspada menghadapi risiko kebakaran,” terang Zulhidayat.
