HARIANMEMOKEPRI.COM – Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang, Teguh Susanto, menyatakan bahwa kebijakan Walikota Tanjungpinang H. Lis Darmansyah untuk melakukan pinjaman ke Bank Riau Kepri Syariah dalam rangka membayar Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN dan non-ASN bukan semata-mata untuk memenuhi hak pegawai, tetapi juga sebagai upaya mendorong roda perekonomian daerah.
“Ekonomi Tanjungpinang saat ini banyak ditopang oleh sektor UMKM. Kita tidak memiliki banyak industri dan bukan daerah penghasil. Perputaran ekonomi UMKM sangat terkait dengan kemampuan belanja pegawai. Jika pegawai belum menerima TPP, aktivitas ekonomi terutama UMKM ikut melambat,” ujar Teguh, Minggu (15/6/2025).
Tercatat sekitar 5.613 ASN dan non-ASN bekerja di lingkungan Pemko Tanjungpinang. Dengan memperhitungkan keluarga mereka, daya beli kelompok ini memberi dampak signifikan terhadap perekonomian lokal.
Apalagi, lanjut Teguh, sebagian besar pegawai menggantungkan kebutuhan bulanan mereka pada TPP karena gaji pokok umumnya telah digunakan untuk angsuran pinjaman, atau yang biasa disebut disekolahkan.
Teguh menilai, menjadi kepala daerah di tengah krisis keuangan bukanlah hal mudah. Lis Darmansyah dan wakilnya, yang dilantik pada 20 Februari lalu, harus menghadapi defisit anggaran sekitar Rp280 miliar.
Defisit ini terdiri dari utang kegiatan tahun sebelumnya yang belum terbayar, serta alokasi TPP yang hanya dianggarkan untuk enam bulan di tahun 2025.
Kondisi tersebut, kata Teguh, terjadi ketika wali kota belum menjabat dan tidak terlibat dalam proses penyusunan APBD.
“TPP ASN sudah lebih dulu disesuaikan, bahkan dipotong 25 persen. Banyak kegiatan juga dikurangi demi menunaikan kewajiban pemerintah membayar utang kegiatan tahun 2024,” jelasnya.
Meski tengah menghadapi tekanan fiskal, Pemko Tanjungpinang tetap menjalankan program-program pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Sejumlah kegiatan tunda bayar tahun 2024 mulai dibayarkan kembali pada bulan Juni ini.
Walikota Tanjungpinang juga disebut telah menyiapkan sejumlah regulasi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), seperti pemanfaatan ruang milik jalan, fasilitas umum, serta optimalisasi pajak dan retribusi.
Selain itu, upaya menarik investasi turut dilakukan. Pemko telah menginventarisasi lahan eks-HGB/HGU yang tidak digunakan untuk dikembalikan ke negara dan dijadikan aset pembangunan atau peluang investasi. Sejumlah investor disebut sudah diundang untuk meninjau langsung potensi tersebut.
Walikota juga telah mengkaji perampingan struktur OPD guna mengurangi beban belanja pegawai. Semua langkah ini merupakan proses jangka menengah hingga panjang.
“Namun yang jelas, ada hubungan erat antara daya beli pegawai dengan pertumbuhan ekonomi daerah. Ini yang sedang diperjuangkan,” pungkas Teguh.
