HARIANMEMOKEPRI.COM – Anggota DPR RI dari Dapil Jawa Tengah X, Rizal Bawazier, kembali menegaskan kepada Kementerian Perhubungan dan instansi terkait mengenai larangan truk besar melintas di jalur Pantura yang melewati pusat Kota Pekalongan dan Batang.
“Saya ingatkan kembali, ini sudah pertengahan Februari. Targetnya, akhir Februari tidak boleh ada lagi truk-truk besar melintas di pusat kota Pekalongan dan Batang,”
“Silakan diatur oleh Kementerian Perhubungan atau instansi lainnya yang berwenang. Mau lewat tol atau jalur lain, itu terserah, yang penting jangan melewati pusat kota,” ujar Rizal Bawazier saat diwawancarai media, Sabtu (15/2/2025).
Menurutnya, keberadaan truk besar di jalan pusat kota sangat berisiko menimbulkan kecelakaan dan merusak infrastruktur jalan.
Ia juga menyoroti bahwa perbaikan jalan hanya menjadi solusi sementara yang membutuhkan biaya besar jika tidak diimbangi dengan kebijakan pembatasan kendaraan berat.
“Sekali lagi saya ingatkan, tidak ada alasan bahwa ini jalan nasional sehingga truk bisa bebas melintas. Ini pusat kota, rawan kecelakaan. Kalau hanya memperbaiki jalan tanpa ada aturan jelas, besok juga rusak lagi dan butuh biaya perbaikan lagi,” tegasnya.
Rizal Bawazier mengaku telah berulang kali menyampaikan solusi terkait permasalahan ini kepada Kementerian Perhubungan.
“Sudah, saya sudah beberapa kali menyampaikan solusinya. Tanya saja ke Kementerian Perhubungan,” ujarnya singkat.
Sebelumnya, ia pernah mengusulkan agar truk besar dan kontainer, kecuali yang berpelat G atau memiliki tujuan ke pabrik di Pekalongan, Pemalang, dan Batang, wajib melewati akses gerbang tol Pemalang (Gandulan) dan Batang (Kandeman).
Truk yang menuju pabrik atau pengusaha di wilayah tersebut diwajibkan menunjukkan surat jalan sebagai bukti tujuan mereka.
Selain itu, Rizal juga mengusulkan pemberian diskon tarif tol bagi truk besar yang melalui gerbang tol Pemalang dan Batang sebagai insentif agar kendaraan berat tidak lagi melintas di pusat kota.
“Saya harap aturan ini bisa segera diterapkan sebelum akhir Februari. Kita sudah menyuarakan ini sejak pertengahan Desember 2024, dan masyarakat sudah cukup sabar menunggu selama bertahun-tahun,” pungkasnya.
