Yang lebih penting, kata Bambang, bukan memprioritaskan santri untuk memperbaiki personel kepolisian, tetapi harusnya lebih memperbaiki sistem kontrol dan pengawasan di institusi Polri, termasuk bagaimana membangun birokrasi yang lebih bagus. Pasalnya, sebaik apapun input yang masuk ke Polri selama sistemnya tidak benar, lingkungannya tidak bagus, ini akan merusak “input-input” yang bagus itu.
Menurut Bambang, perilaku koruptif di kepolisian terjadi secara sistemik. Oleh krena itu, kalau hanya sekedar memprioritaskan asal calon tanpa ada perbaikan sistem yang substansial di internal, maka menurutnya itu percuma saja.
“Yang terbaik sistem rekruitmen, meritrokasi, terkait dengan promosi, demosi. Sistem kontrol dan pengawasan itu yang harus diperbaiki. Dan semuanya butuh konsistensi dan transparansi. Tanpa adanya transparansi dan konsistensi akan mengulang-ulang lagi kesalahan yang terjadi,” ujar Bambang.
Hal yang sama juga diungkapkan dosen sosiologi Universitas Gadjah Mada (UGM), Abe Widyanta. Menurutnya, banyak polisi yang melakukan korupsi bukan karena rendahnya tingkat religiositas polisi, melainkan karena sistem yang buruk. Sistem di lingkup internal Polri yang buruk, membuat korupsi makin subur.
