Media Diminta Tak Hanya Jadi Pengeras Suara Pemerintah
Di tengah tren komunikasi pejabat yang semakin kasar dan tidak konvensional, media menghadapi dilema besar soal melaporkan pernyataan pejabat apa adanya, atau memoles dan memberi konteks guna menghindari kesalahpahaman?
Rossalyn Asmarantika, pengamat jurnalistik dan media di Universitas Multimedia Nusantara, menilai media sering kali memilih jalur yang lebih sensasional dalam memberitakan pernyataan pejabat.
“Seperti cuplikan, misalnya ada menteri, atau presiden, mengeluarkan diksi tertentu yang kontroversial, atau yang bikin kita tercengang, yang mungkin tidak sepantasnya dikatakan. Nah, itu dilempar begitu saja sama medianya. Mungkin yang perlu dilakukan adalah put the context,” kata Rossalyn.
Ditambahkannya, di era digital di mana terjadi persaingan yang sangat kompetitif untuk mendapat perhatian publik, media kerap menghadapi tekanan. Media kerap terjebak dalam pola clickbait dan sensationalism.
“Kebanyakan orang kini menemukan informasi secara incidental news consumption. Jadi konsumsi beritanya secara insidental, yaitu di media sosial. Nah, ini saya bisa paham kenapa akhirnya media cenderung mengangkat sensational things, untuk mengambil spotlight atau mencuri perhatian di tengah overload information yang ada di media sosial atau yang ada di masyarakat,” jelasnya.
