HARIANMEMOKEPRI.COM – Aksi demonstrasi di halaman Kantor BPKAD Kabupaten Lingga, Senin (06/04/2026), berlangsung tegang saat koordinator aksi, Yusri Mandala, menyampaikan kritik keras di hadapan pejabat pemerintah daerah.
Dalam orasinya di depan Kepala BPKAD dan Kepala Bappeda Kabupaten Lingga, Mandala menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bukan milik segelintir pejabat, melainkan hak masyarakat yang wajib dikelola secara terbuka.
“APBD ini bukan milik bupati, bukan milik wakil bupati, dan bukan milik Sekda. APBD adalah milik rakyat, sehingga wajib ada transparansi kepada publik terkait penggunaannya,” tegas Mandala.
Ia juga menyoroti pentingnya gerakan masyarakat sebagai bagian dari kontrol demokrasi. Menurutnya, aksi yang dilakukan merupakan bentuk kepedulian terhadap tata kelola keuangan daerah.
“Kalau kami tidak bergerak seperti ini, artinya demokrasi kita mati,” ujarnya lantang.
Massa aksi turut mendesak pemerintah daerah untuk membuka secara jelas penggunaan anggaran.
