Sementara itu, Gubernur Kepri Ansar Ahmad mengingatkan bahwa posisi Kepri sebagai wilayah perbatasan memiliki dua sisi: membuka peluang ekonomi, namun juga rawan terhadap praktik kejahatan lintas negara seperti TPPO dan narkotika.
“Pencegahan harus diiringi solusi. Kita perlu menyiapkan SDM yang berkompeten agar masyarakat tidak terjerumus menjadi korban perdagangan orang,” ujar Ansar.
Senada dengan itu, Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura menegaskan komitmen pemerintah daerah menjadikan Kepri bebas dari perdagangan orang melalui penguatan sistem pencegahan, penegakan hukum, serta pemberdayaan masyarakat.
Sementara Karoops Polda Kepri Kombes Pol Taswin menambahkan bahwa seluruh subgugus tugas telah diminta menyusun rencana aksi dan evaluasi bulanan.
Menurutnya, sinergi antarinstansi menjadi kunci memperkuat kerja Gugus Tugas agar lebih efektif dan berkelanjutan.
“Kita ingin Gugus Tugas ini aktif, bukan sekadar formalitas. Harus mampu mengubah potensi kerawanan menjadi kekuatan bagi masyarakat,” ujarnya.
