“Pembangunan daerah tidak bisa lagi dilakukan dengan pendekatan business as usual. Diperlukan inovasi dalam pengelolaan potensi ekonomi, analisis mendalam terhadap keunggulan daerah, serta penguatan kerja sama antarwilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata,” ujarnya.
Lebih lanjut, Arifin menekankan pentingnya koordinasi dalam perencanaan pembangunan agar proyek-proyek strategis dapat direalisasikan lebih cepat dan tepat sasaran. Ia menegaskan bahwa pembangunan Kepri harus berorientasi pada inklusivitas, pengurangan kemiskinan dan pemerataan ekonomi agar manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat.
Dalam mendukung implementasi RPJMD, ia juga menyoroti pentingnya diversifikasi sumber pendanaan, tidak hanya mengandalkan APBD tetapi juga melalui APBN, investasi swasta dan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
“Diperlukan sinergi dari seluruh pemangku kepentingan di Kepulauan Riau untuk mewujudkan pembangunan daerah yang lebih maju, inklusif dan berdaya saing tinggi di tingkat nasional maupun global,” pungkasnya.
Sementara itu, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Bagus Agung Herbowo, menyampaikan bahwa penyusunan RPJMD harus berbasis pada data yang akurat dan mampu menjawab tantangan pembangunan daerah.
“Kami mengingatkan bahwa RPJMD harus selaras dengan RPJMN serta kebijakan nasional lainnya. Sinkronisasi program pusat dan daerah menjadi kunci dalam percepatan pembangunan,” ujar Bagus Agung Herbowo.
Bagus juga menegaskan bahwa RPJMD harus memperhatikan indikator kinerja yang jelas agar setiap perangkat daerah memiliki target pembangunan yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.
