Tanjungpinang – Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Hj Marlin Agustina membuka pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kota Tanjungpinang di Aula Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah lantai III Kantor Walikota, Kamis ( 17/03 ).

Marlin Agustina dalam arahannya menyampaikan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah serta peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 86 tahun 2017 telah mengamanatkan bahwa daerah wajib menyusun rencana pembangunan tahunan rencana pembangunan tahunan yang dimaksud diwujudkan dalam rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD Provinsi dan Kabupaten/ Kota yang ada di Provinsi Kepulauan Riau.

“Pendekatan yang dilakukan dalam penyusunan RKPD adalah salah satu pendekatan partisipatif yaitu berupa musyawarah perencanaan pembangunan baik di tingkat Desa/ Kelurahan maupun Kecamatan oleh karena itu sebaiknya harus dilaksanakan dan diikuti dalam rangka penyusunan RKPD sebagai salah satu amanat undang-undang selain daripada itu penyusunan RKPD tahun 2023 hendaknya berdasarkan pada kondisi dan capaian indikator makro ekonomi antara lain yaitu laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau mengalami pertumbuhan sebesar 3,43% dengan hasil pertumbuhan terbesar dari kategori industri pengolahan konstruksi informasi dan komunikasi capaian ini lebih tinggi daripada angka tahun sebelumnya yang berkontraksi minus 3,80%,” jelas Marlin.

Laju pertumbuhan ekonomi tersebut telah sesuai dengan target RPJMD Provinsi Kepri pada tahun 2021 – 2026 di mana pertumbuhan ekonomi tahun 2021 di proyeksikan mencapai 1,5 hingga 3,5% tingkat pengangguran terbuka atau TPT juga mengalami hasil yang membaik dan mengalami penurunan dari 10,34% pada tahun 2020 menjadi 9,91% di tahun 2021.

“Persentase penduduk miskin mengalami penurunan sebesar 5,75% atau berkurang sebesar 4.860 orang terhadap tahun sebelumnya yaitu 6,3% pada tahun 2020 capaian ini lebih baik dari target kemiskinan yang telah ditetapkan dalam RPJMD provinsi Kepri pada tahun 2021 – 2026 yaitu 6,7% pada tahun 2021. Indeks pembangunan manusia menunjukkan tren yang positif pada tahun 2021 ini karena berada pada posisi ke-4 nasional sebesar 7,75 atau 76 poin meningkat 0,2 poin atau tumbuh 0,2% dibandingkan capaian tahun 2020 merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup penduduk di Kepulauan Riau,”

Pembangunan tahunan maka Pemerintah Provinsi Kepri telah menetapkan tema pembangunan pada tahun tahun 2023 yang mengacu pada RPJMD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021-2026 Adapun tema rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD Provinsi Kepri tahun 2023 adalah peningkatan ekonomi melalui optimalisasi potensi daerah dan pembangunan infrastruktur serta tata kelola pemerintahan yang baik dengan menjunjung nilai-nilai budaya Melayu dan nasional

” Dalam rangka mewujudkan visi terwujudnya Kepulauan Riau yang makmur berdaya saing dan berbudaya selanjutnya guna mencapai sinergitas dan dukungan dari pemerintah pusat, Provinsi dan Kabupaten/ Kota serta seluruh pemangku kepentingan lainnya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan rkpd tahun 2023 ini bagi provinsi dan kabupaten kota antara lain yaitu mencapai target target indikator makro meliputi yang pertama pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepri diproyeksikan pada kisaran 4,58% yang kedua kemiskinan diproyeksikan pada kisaran 5,74% ketiga tingkat pengangguran terbuka diproyeksikan pada angka 9,5% yang keempat indeks pembangunan manusia diproyeksikan pada angka 77, 14 sementara gini ratio diproyeksikan pada 0,329,” lanjut Marlin.

Provinsi Kepri telah mengalokasikan anggaran program atau kegiatan yang akan dilaksanakan di Kota Tanjungpinang pada Tahun 2022 sebesar 281,3 miliar lebih antara lain diperuntukan kegiatan pembangunan flyover Basuki Rahmat – Dompak.