Ia juga menyoroti kompleksitas wilayah Kepri sebagai daerah kepulauan dengan banyak jalur perlintasan, termasuk jalur tidak resmi yang berpotensi menimbulkan berbagai persoalan.
“Wilayah Kepri memiliki banyak jalur perlintasan, termasuk jalur tikus yang cukup kompleks. Ini menjadi perhatian serius kami,” ungkapnya.
Selain itu, dirinya menyoroti peredaran obat dan makanan serta dinamika ketenagakerjaan akibat tingginya mobilitas penduduk.
“Pertambahan penduduk di Kepri bukan hanya karena kelahiran, tetapi juga tingginya migrasi dari provinsi lain. Ini menjadi pekerjaan rumah bersama,” lanjutnya.
Komisi IX DPR RI juga menekankan pentingnya penguatan pengawasan lintas sektor, terutama terkait pekerja migran non-prosedural di wilayah perbatasan.
“Kami akan terus memperkuat regulasi dan koordinasi agar perlindungan pekerja dan sistem ketenagakerjaan di daerah berjalan optimal,” pungkas Nihayatul Wafiroh.
