Luki turut menyoroti sejumlah tantangan strategis, seperti tingginya biaya logistik antar-pulau, keterbatasan akses layanan kesehatan, serta masih maraknya pekerja migran non-prosedural di wilayah perbatasan.
Hingga tahun 2025, Gugus Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) telah menangani lebih dari 5.800 kasus pekerja migran bermasalah.
Dari sisi capaian pembangunan, Kepri mencatat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 80,53, tertinggi di luar Pulau Jawa.
Angka kemiskinan juga berhasil ditekan menjadi 4,26 persen, terendah di Sumatera.
Ia menegaskan pentingnya dukungan pemerintah pusat, terutama dalam penguatan anggaran dekonsentrasi dan Dana Alokasi Khusus (DAK), khususnya untuk sektor kesehatan dan ketenagakerjaan.
“Termasuk peningkatan fasilitas kesehatan di pulau-pulau terdepan,” tambah Luki.
Sementara itu, Ketua Tim Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh, mengapresiasi capaian pembangunan Provinsi Kepri, terutama pertumbuhan ekonomi yang dinilai berada di atas rata-rata nasional.
“Provinsi Kepulauan Riau ini istimewa, karena dalam beberapa hal capaian Kepri sangat luar biasa, terutama pertumbuhan ekonominya yang di atas rata-rata,” terang Nihayatul Wafiroh.
Namun demikian, ia menekankan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) tetap menjadi tantangan utama yang perlu mendapat perhatian serius.
“Apakah pertumbuhan ekonomi ini sudah dibarengi dengan kualitas SDM? Ini menjadi perhatian bersama Komisi IX,” tegas Ketua Tim Komisi IX DPR RI.
Nihayatul menjelaskan, kunjungan ini bertujuan untuk memastikan implementasi program prioritas nasional di daerah berjalan optimal, termasuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
