Ia menambahkan, BP Batam akan menerapkan perencanaan partisipatif dengan melibatkan tenaga profesional, dunia usaha, dan masyarakat dalam pembangunan lima tahun ke depan.
Ia juga menekankan pentingnya realisasi program pengembangan wilayah sesuai Panduan Rancang Kota (PRK). Dirinya telah membahas sejumlah prioritas, termasuk percepatan pengurusan perizinan.
“Saya menekankan bahwa seluruh penyelenggaraan pemerintahan harus mengacu pada Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK),” jelasnya.
Sementara itu, Wakil Kepala BP Batam Li Claudia Chandra turut menegaskan komitmen BP Batam dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif dan transparan.
“Kami ingin memberikan yang terbaik untuk Batam. Jika ada kendala, sampaikan. Kami tidak ingin lagi mendengar investasi terhambat karena proses perizinan yang rumit,” ujar Li Claudia.
BP Batam berharap forum ini menjadi langkah awal menuju hubungan kerja sama yang lebih erat dan produktif antara pemerintah dan dunia usaha, demi pertumbuhan ekonomi Batam yang inklusif dan berkelanjutan.
