Bupati Aneng juga berharap seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Kepulauan Anambas terus membangun komunikasi dan sinergi profesional dengan Kejaksaan Negeri.
Hal ini penting untuk memastikan setiap kebijakan dan program pembangunan tidak menimbulkan persoalan hukum.
Di sisi lain, pihak Kejaksaan Negeri menegaskan komitmennya untuk memberikan pendampingan hukum yang bersifat preventif dan solutif, sehingga pelaksanaan program pemerintah daerah dapat berjalan lancar dan bebas dari risiko penyimpangan.
Acara penandatanganan PKS dan MoU ini turut dihadiri Bupati dan Wali Kota se-Kepri, para inspektur daerah, dan pejabat struktural dari masing-masing pemerintah daerah.
Melalui kerja sama ini, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas berharap tata kelola pemerintahan semakin transparan, terukur, serta mampu mempercepat pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
