HARIANMEMOKEPRI.COM – Perwira Siswa Sekolah Staf dan Komando Angkatan Udara (Seskoau) Angkatan ke-64 tahun 2026 melaksanakan Kuliah Kerja Pencarian Data Penelitian (KK PDP) di Tanjungpinang, Senin (13/4/2026).

Kegiatan ini berlangsung selama tiga hari, mulai 13 hingga 15 April 2026, dengan mengusung tema “Model Manajemen Pengelolaan Ruang Udara (PRU) pada Flight Information Region (FIR) Jakarta dalam rangka menjaga kedaulatan negara dan keutuhan wilayah.”

Kedatangan rombongan Pasis Seskoau di Bandara Raja Haji Fisabilillah (RHF) Tanjungpinang menggunakan pesawat Super Hercules disambut langsung oleh perwakilan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Pemerintah Kota Tanjungpinang, Komandan Lanud, Komandan Lanal Tanjungpinang, serta unsur terkait lainnya.

Komandan Seskoau, Marsekal Muda (Marsda) TNI Dr. Jorry S. Koloay, menegaskan bahwa ruang udara merupakan domain strategis melekat pada kedaulatan negara dan menjadi bagian integral dari keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Dalam perspektif geopolitik dan geostrategis, posisi Indonesia sebagai negara kepulauan yang berada pada persilangan jalur komunikasi udara global menjadikan pengelolaan ruang udara sebagai kepentingan nasional yang bersifat multidimensional, mencakup aspek pertahanan, keamanan, ekonomi, serta keselamatan penerbangan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, pemilihan tema penelitian ini berkaitan erat dengan pentingnya pengelolaan ruang udara, khususnya pada FIR Jakarta yang memiliki nilai strategis tinggi.

“FIR Jakarta mencakup wilayah udara Indonesia bagian barat yang berbatasan langsung dengan jalur penerbangan internasional tersibuk serta kawasan choke point global seperti Selat Malaka,” ungkap Danseskoau.

Menurutnya, pengambilalihan FIR oleh Indonesia merupakan langkah strategis dalam mempertegas kedaulatan negara di ruang udara nasional.

Namun, hal tersebut perlu didukung dengan sistem manajemen yang terintegrasi agar pengendalian ruang udara dapat berjalan efektif.

“Konsep Civil Military Operation Management menjadi sangat relevan, sebagai pendekatan yang mengedepankan sinergi antara otoritas sipil dan militer dalam pengelolaan ruang udara serta unsur pertahanan negara,” tambahnya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kepulauan Riau, Andi Agung, menyampaikan bahwa wilayah Kepri memiliki luas mencapai 425.214,72 kilometer persegi yang terdiri dari lima kabupaten dan dua kota.

“Kondisi geografis Provinsi Kepri berbatasan langsung dengan beberapa negara ASEAN,” ujarnya.

Ia menambahkan, sebagai daerah kepulauan berbasis maritim, Kepulauan Riau memiliki berbagai potensi, termasuk peluang investasi yang cukup besar di berbagai sektor.

Kegiatan KK PDP ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi strategis dalam pengelolaan ruang udara nasional yang lebih efektif, sekaligus memperkuat kedaulatan Indonesia di wilayah udara.