“Informasi yang saya terima dari Pak Camat, kendaraan itu kondisinya sudah keropos dan tidak layak dioperasikan. Persoalannya juga belum ada anggaran untuk perbaikan maupun biaya operasional, termasuk BBM,” ungkapnya.
Yadi menilai persoalan tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Menurutnya, transportasi merupakan bagian penting dalam mendukung akses pendidikan, terutama bagi pelajar yang tinggal di wilayah kepulauan.
Pelajar dari Pulau Mepar selama ini menggunakan pompong sekolah untuk menyeberang menuju Pelabuhan Tanjung Buton.
Setelah sampai di pelabuhan, mereka masih harus menempuh perjalanan darat menuju sekolah masing-masing di Daik.
Karena belum tersedia angkutan sekolah dari Tanjung Buton, sebagian pelajar terpaksa menumpang kendaraan masyarakat, ikut bersama keluarga atau kerabat yang menuju Daik. Sebagian lainnya harus mengandalkan kendaraan pribadi keluarga.
“Harusnya anggaran kita diprioritaskan untuk hal-hal seperti ini. Pendidikan adalah kebutuhan dasar masyarakat. Saya akan coba perjuangkan semampu saya. Memang sebagai anggota DPRD ada keterbatasan, tetapi yang penting kita saling mendukung untuk mencari solusi,” ujar Yadi.
