Pelajar dari Pulau Mepar selama ini menggunakan pompong sekolah untuk menyeberang menuju Pelabuhan Tanjung Buton.
Setelah sampai di pelabuhan, mereka masih harus menempuh perjalanan darat menuju sekolah masing-masing di Daik.
Karena belum tersedia angkutan sekolah dari Tanjung Buton, sebagian pelajar terpaksa menumpang kendaraan masyarakat, ikut bersama keluarga atau kerabat yang menuju Daik. Sebagian lainnya harus mengandalkan kendaraan pribadi keluarga.
“Harusnya anggaran kita diprioritaskan untuk hal-hal seperti ini. Pendidikan adalah kebutuhan dasar masyarakat. Saya akan coba perjuangkan semampu saya. Memang sebagai anggota DPRD ada keterbatasan, tetapi yang penting kita saling mendukung untuk mencari solusi,” ujar Yadi.
Ia menyebut, persoalan tersebut akan dibawa dalam pembahasan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Lingga.
Salah satu opsi yang akan dilihat adalah kemungkinan pengalokasian anggaran melalui perubahan APBD.
“Insya Allah persoalan ini akan saya jadikan atensi dalam pembahasan di Banggar DPRD. Kita akan melihat kemungkinan solusi melalui pergeseran anggaran maupun pembahasan P-APBD agar kebutuhan transportasi pelajar ini bisa terakomodir,” katanya.
Namun sebelum membahas lebih jauh mengenai anggaran, Yadi akan meminta data lengkap mengenai kebutuhan biaya yang diperlukan.
Data tersebut mencakup estimasi biaya perbaikan kendaraan, kebutuhan bahan bakar serta biaya operasional lainnya.
“Saya akan meminta data estimasi kebutuhan anggaran perbaikan kendaraan, biaya operasional, termasuk kebutuhan bahan bakar. Dari data itu nanti kita bisa melihat langkah yang paling memungkinkan untuk diperjuangkan,” jelasnya.
