HARIANMEMOKEPRI.COM — Polemik penyediaan seragam sekolah gratis menjadi sorotan publik saat ini. Hal ini disebabkan oleh pembatalan pembagian seragam gratis oleh Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang akibat defisit anggaran.
Pembatalan tersebut memicu protes dari banyak orang tua siswa yang telah menantikan program ini sekian lama.
Yuni, salah satu orang tua siswa di SD Tanjungpinang Timur, mengaku sangat kecewa dengan keputusan Pemko Tanjungpinang.
“Padahal kami sudah menunggu sejak beberapa bulan lalu. Kami sengaja tidak membeli banyak seragam, karena pihak sekolah bilang nanti akan ada seragam gratis dari dinas,” ujarnya, Kamis (15/8/2024).
Protes serupa juga disampaikan oleh wali murid lainnya, seorang warga Bukit Bestari. Ia merasa sangat terbantu dengan program seragam sekolah gratis ini, dan pembatalan tersebut sangat mengecewakannya.
“Katanya seragam gratis, ternyata cuma prank. Padahal kami sudah menunggu-nunggu sejak lama, ternyata tidak ada,” ucapnya dengan kesal.
Di sisi lain, Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, mendesak Pemko Tanjungpinang untuk memprioritaskan dan merealisasikan penyediaan seragam sekolah gratis bagi siswa/i SD dan SMP pada Tahun 2024.
Ansar meminta Pj Walikota Tanjungpinang agar dapat mengevaluasi kembali prioritas anggaran dengan memangkas dan menunda beberapa kegiatan lainnya.
“Saya sudah bertemu beliau di IKN dan menyampaikan agar beliau mengevaluasi kembali. Program seragam gratis harus menjadi prioritas,” tegas Ansar saat berada di IKN Kalimantan Timur, Rabu (14/8/2024).
Ansar juga menyebutkan bahwa anggaran yang tidak terlalu mendesak, seperti infrastruktur, perjalanan dinas, dan kegiatan seremonial, sebaiknya dialokasikan untuk pengadaan seragam gratis di Kota Tanjungpinang.
“Coret dan tunda kegiatan lain, seperti infrastruktur, perjalanan dinas, maupun kegiatan seremonial,” ungkap Ansar.
Sementara itu, terkait pembatalan seragam gratis, Sekretaris Dinas Pendidikan Tanjungpinang, Salbiah, mengungkapkan bahwa kebijakan ini merupakan keputusan dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Tanjungpinang karena kondisi keuangan daerah yang sedang defisit.
“Kondisi keuangan kita saat ini sedang sulit. Kami diinformasikan oleh TAPD dua hari yang lalu,” kata Salbiah.
Jumlah pelajar yang terdampak dan tidak merasakan manfaat dari program seragam gratis ini mencapai 5 ribu anak, yang terdiri dari tingkat SD dan SMP.
Terkait pembatalan ini, Dinas Pendidikan juga telah menginformasikan kepada Kepala Sekolah untuk menyampaikan kepada orang tua siswa agar mereka mendapatkan informasi yang valid.
Tinggalkan Balasan