Opini oleh : Boy
Keberadaan TV Kepri sebagai media informasi milik Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau kini menjadi perhatian publik.
Di tengah derasnya arus digitalisasi dan perkembangan media informasi yang begitu cepat, TV Kepri justru dinilai semakin kehilangan eksistensi dan daya jangkaunya di tengah masyarakat.
Padahal, sebagai media daerah yang dibangun menggunakan anggaran pemerintah, TV Kepri memiliki peran strategis dalam menyampaikan berbagai informasi pembangunan, pelayanan publik, program pemerintah, hingga edukasi kepada masyarakat Kepulauan Riau. Namun kenyataannya, keberadaan stasiun televisi daerah tersebut kini nyaris tidak terdengar gaungnya.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan besar mengenai efektivitas pengelolaan TV Kepri yang berada di bawah tanggung jawab Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan (BTIKP) Provinsi Kepulauan Riau. Banyak kalangan menilai bahwa TV Kepri seolah berjalan tanpa arah yang jelas dan belum mampu beradaptasi dengan perubahan pola konsumsi informasi masyarakat yang kini lebih banyak mengandalkan platform digital.
Jika dibandingkan dengan sejumlah media daerah milik pemerintah di provinsi lain yang berhasil bertransformasi melalui siaran digital, media sosial, hingga kanal streaming, TV Kepri terlihat tertinggal. Minimnya inovasi konten dan rendahnya keterlibatan publik menjadi indikator bahwa diperlukan langkah pembenahan yang serius.
Tidak berlebihan jika muncul anggapan bahwa TV Kepri sedang mengalami “mati suri”. Istilah ini memang terdengar keras, namun kondisi yang terlihat di lapangan menunjukkan bahwa peran media tersebut belum optimal dalam mendukung keterbukaan informasi publik di daerah.
Karena itu, sudah saatnya Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja BTIKP. Evaluasi tidak hanya menyangkut pengelolaan TV Kepri, tetapi juga mencakup efektivitas program kerja, pemanfaatan anggaran, tata kelola organisasi, serta kapasitas sumber daya manusia yang terlibat di dalamnya.
Langkah evaluasi bukanlah bentuk mencari kesalahan, melainkan upaya memastikan bahwa setiap aset daerah yang dibangun dengan uang rakyat mampu memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Transparansi dan akuntabilitas menjadi hal penting agar publik mengetahui sejauh mana kinerja lembaga yang diberi mandat mengelola informasi publik tersebut.
Gubernur Kepulauan Riau diharapkan memberikan perhatian khusus terhadap persoalan ini. Sebab, di era keterbukaan informasi saat ini, pemerintah membutuhkan media yang aktif, profesional, dan mampu menjembatani komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat.
Masyarakat tentu berharap TV Kepri dapat bangkit kembali menjadi media informasi yang modern, inovatif, dan membanggakan daerah. Jangan sampai aset strategis yang telah dibangun dengan biaya besar justru kehilangan fungsi dan perannya di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi.
Momentum evaluasi ini bisa menjadi titik awal kebangkitan TV Kepri. Sebab yang dibutuhkan saat ini bukan sekadar mempertahankan keberadaan sebuah media, tetapi memastikan media tersebut benar-benar hidup, berkembang, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat Kepulauan Riau.
