HARIANMEMOKEPRI.COM – Organisasi sosial Wawasan Hukum Nusantara menyampaikan sikap tegas terkait operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Imanuel Ebenezer, pada 20 Agustus 2025 lalu. Mereka menilai kasus tersebut memalukan sekaligus merugikan negara.
Ketua Umum Wawasan Hukum Nusantara, Capt. Arqam Bakri, menegaskan posisi Wakil Menteri Ketenagakerjaan seharusnya diisi oleh sosok profesional, berpengalaman, serta memiliki integritas tinggi.
“Kementerian Tenaga Kerja perannya sangat vital. Presiden Prabowo harus lebih jeli memilih wakil menteri. Berikan kesempatan kepada pemimpin muda yang profesional, berpengalaman dalam organisasi, dan berintegritas untuk memajukan ketenagakerjaan Indonesia,” ujarnya,Selasa (26/8/2025)
Sebagai langkah konkret, Wawasan Hukum Nusantara meluncurkan petisi terbuka di platform change.org berjudul “Seruan Pergantian Wakil Menteri Ketenagakerjaan”.
Petisi tersebut menyerukan agar pemerintah segera menunjuk figur baru yang lebih kredibel untuk menduduki posisi strategis tersebut.
Dalam pernyataannya, organisasi ini menilai jabatan Wamenaker sangat krusial dalam merumuskan kebijakan yang menyangkut jutaan pekerja, buruh, dan tenaga kerja Indonesia, baik di dalam maupun luar negeri.
Selain itu, mereka juga menyoroti sejumlah persoalan ketenagakerjaan yang masih marak, seperti penyalahgunaan tenaga kerja anak, pelanggaran hak pekerja, hingga kondisi kerja yang tidak aman.
“Wakil Menteri baru haruslah seorang profesional dengan rekam jejak baik, mampu menghadapi tantangan global, dan berdedikasi tinggi untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja Indonesia,” tegas Arqam.
