Dirinya mengimbau kepada gubernur di wilayah Sumatera baik yang definitif maupun berstatus Pj agar mengawal kabupaten/kota yang belum menyelesaikan NPHD.
Mendagri Tito Karnavian mengaku rutin mengecek kinerja setiap Pemda dalam merealisasikan NPHD sekitar 100 persen
“Kita harus yakinkan secepat mungkin 100 persen (realisasi NPHD), kalau sudah 100 persen KPU tidak ada alasan tidak melaksanakan kegiatan, Bawaslu tidak ada alasan tidak melanjutkan kegiatan,” tandasnya.
Tak hanya itu, dukungan anggaran juga perlu diberikan kepada Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
Keberadaan Satlinmas sangat penting karena merupakan petugas keamanan yang boleh masuk Tempat Pemungutan Suara (TPS).
“Nah kepala daerah harus menyiapkan anggaran melalui Kesbang, anggaran untuk mereka, jadi tidak hanya untuk anggaran KPU, Bawaslu, Linmas juga termasuk Satpol PP,” tuturnya.
Oleh karena itu Tito mengimbau Pemda di wilayah Sumatera segera merealisasikan anggaran Pilkada Serentak 2024 sesuai kesepakatan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
Imbauan itu juga diarahkan kepada Pemda yang belum menandatangani NPHD agar segera menyelesaikan kesepakatan tersebut.
Dukungan anggaran ini penting untuk memastikan setiap tahapan Pilkada Serentak 2024 berjalan dengan baik.
