Dalam kesempatan itu, Tito Karnavian membeberkan sejumlah Pemda yang belum maupun telah merealisasikan NPHD di wilayah Sumatera.
Dirinya mengapresiasi daerah yang telah tuntas merealisasikan NPHD. Namun, Mendagri mengatensi Pemda yang belum menyelesaikan NPHD agar melakukan langkah penyelesaian.
“Saya langsung masuk saja masalah anggaran saja yang paling penting ini, harus berasal dari APBD, jadi semua kepala daerah sudah harus menyelesaikan ini, ini waktunya sudah pendek,” jelas Mendagri.
Dirinya mengimbau kepada gubernur di wilayah Sumatera baik yang definitif maupun berstatus Pj agar mengawal kabupaten/kota yang belum menyelesaikan NPHD.
Mendagri Tito Karnavian mengaku rutin mengecek kinerja setiap Pemda dalam merealisasikan NPHD sekitar 100 persen
“Kita harus yakinkan secepat mungkin 100 persen (realisasi NPHD), kalau sudah 100 persen KPU tidak ada alasan tidak melaksanakan kegiatan, Bawaslu tidak ada alasan tidak melanjutkan kegiatan,” tandasnya.
Tak hanya itu, dukungan anggaran juga perlu diberikan kepada Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
