Nasional

Mendagri Minta Selesaikan NPHD, Pastikan Pilkada 2024 Berjalan Baik

14
×

Mendagri Minta Selesaikan NPHD, Pastikan Pilkada 2024 Berjalan Baik

Sebarkan artikel ini
Mendagri Tito Karnavian saat jadi Narasumber pada Rapat Koordinasi Kesiapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak, Selasa (9/7/2024)

HARIANMEMOKEPRI.COM — Mendagri Muhammad Tito Karnavian menjadi narasumber pada Rapat Koordinasi Kesiapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Wilayah Sumatra, Selasa (9/7/2024).

Pada kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Menko Polhukam Hadi Tjahjanto yang berlangsung secara hybrid dari Regale International Convention Centre, Kota Medan, Sumatera Utara.

Advertisement
Scroll kebawah untuk lihat konten

Tito Karnavian menjelaskan, pihaknya telah menerbitkan Surat Edaran (SE) tentang Pendanaan Pilkada Serentak 2024 salah satunya mengatur ketentuan tahap penyaluran realisasi NPHD.

BACA JUGA  Mahasiswa Tewas saat Demo di Kendari

Anggaran diberikan dalam dua tahap, yakni 40 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023, dan 60 persen dari APBD Tahun 2024. Pembagian penyaluran ini sebagai upaya untuk meringankan beban Pemda.

“Tapi saya tahu ada yang menjalankan, ada yang tidak, kenapa? karena kemarin ada kepala-kepala daerah yang habis masa jabatannya, kepala daerah yang habis masa jabatan 2023 dia lempar bolanya kepada Pj. (Penjabat) di tahun 2024,” jelas Mendagri.

BACA JUGA  Peluncuran Tahapan Pilkada Serentak 2024 Kepulauan Riau: Momentum Menuju Pemimpin Yang Tepat

Dalam kesempatan itu, Tito Karnavian membeberkan sejumlah Pemda yang belum maupun telah merealisasikan NPHD di wilayah Sumatera.

Dirinya mengapresiasi daerah yang telah tuntas merealisasikan NPHD. Namun, Mendagri mengatensi Pemda yang belum menyelesaikan NPHD agar melakukan langkah penyelesaian.

“Saya langsung masuk saja masalah anggaran saja yang paling penting ini, harus berasal dari APBD, jadi semua kepala daerah sudah harus menyelesaikan ini, ini waktunya sudah pendek,” jelas Mendagri.

BACA JUGA  Rencana Pencanangan Rumah Sakit BP Batam sebagai Rumah Sakit Ramah Lingkungan

Dirinya mengimbau kepada gubernur di wilayah Sumatera baik yang definitif maupun berstatus Pj agar mengawal kabupaten/kota yang belum menyelesaikan NPHD.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Nasional

Kaki angka 7 dan 9 terbuat dari bentuk yang sama, membentuk dua tangan menyatu sebagai simbol persatuan masyarakat Indonesia, walaupun memiliki pendapat yang berbeda-beda. Sementara, dua gelombang dengan arah yang sama di atas dan di bawah merepresentasikan tujuan Indonesia untuk desentralisasi dan memeratakan pembangunan demi mencapai kesetaraan.