HARIANMEMOKEPRI.COM — Mendagri Muhammad Tito Karnavian menjadi narasumber pada Rapat Koordinasi Kesiapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Wilayah Sumatra, Selasa (9/7/2024).
Pada kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Menko Polhukam Hadi Tjahjanto yang berlangsung secara hybrid dari Regale International Convention Centre, Kota Medan, Sumatera Utara.
Tito Karnavian menjelaskan, pihaknya telah menerbitkan Surat Edaran (SE) tentang Pendanaan Pilkada Serentak 2024 salah satunya mengatur ketentuan tahap penyaluran realisasi NPHD.
Anggaran diberikan dalam dua tahap, yakni 40 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023, dan 60 persen dari APBD Tahun 2024. Pembagian penyaluran ini sebagai upaya untuk meringankan beban Pemda.
“Tapi saya tahu ada yang menjalankan, ada yang tidak, kenapa? karena kemarin ada kepala-kepala daerah yang habis masa jabatannya, kepala daerah yang habis masa jabatan 2023 dia lempar bolanya kepada Pj. (Penjabat) di tahun 2024,” jelas Mendagri.
Dalam kesempatan itu, Tito Karnavian membeberkan sejumlah Pemda yang belum maupun telah merealisasikan NPHD di wilayah Sumatera.
Dirinya mengapresiasi daerah yang telah tuntas merealisasikan NPHD. Namun, Mendagri mengatensi Pemda yang belum menyelesaikan NPHD agar melakukan langkah penyelesaian.
“Saya langsung masuk saja masalah anggaran saja yang paling penting ini, harus berasal dari APBD, jadi semua kepala daerah sudah harus menyelesaikan ini, ini waktunya sudah pendek,” jelas Mendagri.
