“Bagaimana mungkin retret yang sudah dijalankan para menteri tidak menunjukan efek yang optimum kok sekarang mau diulangi dengan jumlah orang yang lebih banyak, dengan biaya yang tentu lebih besar. Jadi, dari segi apapun, retret bukan merupakan suatu kebutuhan,” kata Arif. Sebelumnya, kata Arif, kegiatan retret tidak pernah ada dan selama ini koordinasi pun tetap bisa berjalan.
Ketika ditanya apa yang dilakukan Megawati itu lebih mengedepankan politik bargaining, Arif menjawab, “itulah dia politikus, yang tidak boleh kan misalnya Megawati menghalang-halangi penegakan hukum, apakah itu dengan menyembunyikan tersangka, atau menghilangkan dokumen, atau yang lainnya. Itu baru problematik. Loh kok, Megawati melakukan politisasi menyangkut status hukum Hasto, ya itulah politik,” ujarnya.
Ketua DPP PDIP Said Abdullah menegaskan larangan dari Megawati ini merupakan urusan internal partainya. Partainya, kata Said, menyakini tidak ada sanksi dari pemerintah bagi yang tidak ikut retret kepala daerah tersebut.
