‘’Penolakan MBG hendak menunjukkan, bahwa pemerintah pusat yang dikomandoi secara sentralistis dan top down, mengikuti watak rezim Orde Baru gagal mengidentifikasi akar persoalan pendidikan di Papua,’’ kata Berek dalam sebuah opini di Jubi, situs berita utama Papua.
Berek menyerukan keterlibatan yang lebih besar dari pemerintah daerah, pendidik, dan pemimpin komunitas dalam pembuatan kebijakan, terutama di wilayah dengan sejarah marginalisasi dan konflik seperti Papua.
‘’Pengabaian terhadap hal ini mengakibatkan kebijakan MBG hanya merupakan agenda pemerintah pusat, yang sama sekali tidak relevan dan kontekstual dengan permasalahan di level daerah,’’ tulisnya.
Sementara itu, polisi menuduh Komite Nasional Papua Barat (KNPB), sebuah kelompok pro-kemerdekaan, telah mengorganisir aksi penolakan tersebut. Polisi di Jayapura mengklaim memiliki bukti bahwa KNPB menyediakan materi dan panduan kepada pelajar, tuduhan yang dibantah oleh kelompok tersebut.
“Bukan hal baru. Sudah sering mereka (polisi) tuduh kami sebagai dalang aksi demonstrasi di Papua ini. Tapi para pelajar itu mereka cerdas. Mereka tidak perlu diarahkan atau ditunggangi. Mereka paham apa yang mereka harus lakukan untuk menyampaikan aspirasi. Kami tak perlu terlibat,” kata Warpo Wetipo, wakil ketua KNPB.
