Para ahli mengatakan bahwa protes pelajar mencerminkan ketidakpuasan terhadap kebijakan Jakarta, yang oleh banyak orang Papua dianggap paternalistik dan tidak sesuai dengan kebutuhan lokal.
Mereka berpendapat bahwa program ini mengabaikan masalah struktural yang lebih dalam di wilayah tersebut, termasuk sekolah yang kekurangan dana, kurangnya guru berkualitas, dan tingginya angka putus sekolah.
‘’Penolakan MBG hendak menunjukkan, bahwa pemerintah pusat yang dikomandoi secara sentralistis dan top down, mengikuti watak rezim Orde Baru gagal mengidentifikasi akar persoalan pendidikan di Papua,’’ kata Berek dalam sebuah opini di Jubi, situs berita utama Papua.
Berek menyerukan keterlibatan yang lebih besar dari pemerintah daerah, pendidik, dan pemimpin komunitas dalam pembuatan kebijakan, terutama di wilayah dengan sejarah marginalisasi dan konflik seperti Papua.
‘’Pengabaian terhadap hal ini mengakibatkan kebijakan MBG hanya merupakan agenda pemerintah pusat, yang sama sekali tidak relevan dan kontekstual dengan permasalahan di level daerah,’’ tulisnya.
Sementara itu, polisi menuduh Komite Nasional Papua Barat (KNPB), sebuah kelompok pro-kemerdekaan, telah mengorganisir aksi penolakan tersebut. Polisi di Jayapura mengklaim memiliki bukti bahwa KNPB menyediakan materi dan panduan kepada pelajar, tuduhan yang dibantah oleh kelompok tersebut.
