Ia menyebut keterlambatan penyaluran DAU tersebut juga dialami sejumlah daerah lain di Indonesia.
Meski demikian, penjelasan tersebut belum sepenuhnya meredakan keresahan masyarakat.
Sejumlah kalangan berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret agar pembayaran honor guru PAUD maupun tunggakan kepada kontraktor dapat segera direalisasikan.
Publik kini menantikan kebijakan nyata dari Pemerintah Kabupaten Lingga untuk memastikan hak-hak masyarakat segera dipenuhi.
Bagi guru PAUD maupun kontraktor, persoalan tersebut bukan sekadar angka dalam laporan keuangan, melainkan menyangkut keberlangsungan hidup dan kepastian atas hak yang telah lama dinantikan.
