HARIANMEMOKEPRI.COM – Ketua Perkumpulan Pemuda Tempatan (Perpat), Frans, mendesak Pemerintah Kabupaten Lingga agar memprioritaskan pembayaran honor guru PAUD dan tunggakan kepada pihak ketiga dibandingkan pengeluaran lain yang dinilai belum mendesak.
Desakan tersebut disampaikan Frans kepada HarianMemoKepri.com, Jumat (3/7/2026), menanggapi penjelasan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Lingga mengenai kondisi keuangan daerah berdampak pada keterlambatan pembayaran sejumlah kewajiban pemerintah.
Menurut Frans, di tengah keterbatasan anggaran, pemerintah daerah harus menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat yang hingga kini masih menunggu hak mereka dipenuhi.
“Kami menilai DPRD sudah dapat gaji. Tolonglah untuk SPPD belakangi dulu. Selesaikan hak-hak orang ramai seperti guru PAUD, kontraktor, dan lain-lain yang belum dibayarkan hingga sekarang. Mau sampai kapan seperti ini?” ujar Frans.
Ia menilai persoalan tersebut tidak lagi sekadar berkaitan dengan administrasi keuangan, tetapi telah menyentuh kebutuhan hidup masyarakat yang bergantung pada pembayaran honor maupun penyelesaian tagihan pekerjaan.
Menurutnya, para guru PAUD tetap menjalankan tugas mendidik meski honor belum diterima.
Sementara itu, para kontraktor telah menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak dan masih menunggu pembayaran dari pemerintah daerah.
Frans juga meminta Pemkab Lingga lebih bijak dalam menentukan skala prioritas penggunaan anggaran selama masih terdapat kewajiban yang belum diselesaikan kepada masyarakat.
