LINGGA – Persoalan lahan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Lingga kembali menuai polemik. Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Lingga, Ruslan, dan Ketua Koordinator Aliansi Peduli Masyarakat Kabupaten Lingga, Zuhardi, menyampaikan pandangan berbeda terkait penyerahan dokumen lahan kepada pemerintah daerah dan tindak lanjut laporan masyarakat.

Saat dikonfirmasi HarianMemoKepri.com, Kamis (19/11/2026), Ruslan membenarkan bahwa pihaknya meminta aliansi menyerahkan dokumen dan data terkait persoalan lahan kepada Pemerintah Kabupaten Lingga, khususnya DPRD. Menurutnya, permintaan tersebut merupakan hasil kesepakatan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP).

“Betul. Sesuai dengan RDP, aliansi diminta untuk menyerahkan dokumen. Jadi, dokumen itu harus diserahkan kepada pemerintah daerah, terutama DPRD,” ujar Ruslan.

Ia menjelaskan, dokumen tersebut diperlukan sebagai dasar bagi DPRD untuk menindaklanjuti persoalan lahan yang disampaikan masyarakat. Ruslan mengaku hadir dalam forum tersebut sebagai Ketua HNSI Lingga dan mendengar langsung permintaan penyerahan dokumen kepada DPRD.

Mengenai laporan masyarakat ke kepolisian, Ruslan mengaku belum mengetahui adanya perkembangan proses hukum atas laporan tersebut.

“Setahu saya, laporan yang dilakukan masyarakat itu belum ada proses hukum,” katanya.

Ruslan juga menyatakan tidak memiliki kewenangan untuk mendesak perusahaan karena belum pernah menerima informasi maupun permintaan langsung dari masyarakat agar dirinya turut menyampaikan tuntutan kepada pihak perusahaan.