Zuhardi menilai Ruslan seharusnya lebih memberikan perhatian terhadap persoalan nelayan, termasuk kesulitan mendapatkan minyak, dibandingkan mengomentari persoalan lahan yang menurutnya tidak dipahami secara langsung.
Zuhardi Sebut Polisi dan BPN Telah Turun ke Lapangan
Terkait pernyataan Ruslan mengenai belum adanya proses hukum, Zuhardi menyebut aparat kepolisian bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lingga telah melakukan pengecekan langsung terhadap lokasi yang dilaporkan masyarakat.
Ia menyebut, pada 17–18 November 2026, personel Polres Lingga dari Unit Pidana Umum (Pidum), bersama Kasatreskrim dan pihak BPN, telah turun untuk melakukan pengecekan serta pengukuran lahan.
“Fakta di lapangan, pada Rabu dan Kamis tanggal 17–18 November 2026, pihak kepolisian Polres Lingga, terutama Unit Pidum, sudah turun ke lapangan melakukan pengecekan dan pengukuran secara langsung bersama BPN Kabupaten Lingga,” jelasnya.
Selain itu, Zuhardi menyampaikan dugaan adanya pihak-pihak yang membangun narasi di lingkungan pemerintahan daerah agar persoalan masyarakat tidak mendapatkan perhatian serius.
“Saya menduga, beliau ini salah satu yang merusak prosedur tanggung jawab di pemerintahan daerah Kabupaten Lingga dengan membangun narasi di lingkungan pemerintahan agar tidak perlu terlalu menanggapi hal-hal yang menjadi persoalan masyarakat,” tuturnya.
Desak DPRD Turun Langsung ke Lokasi
Lebih lanjut, Zuhardi menegaskan DPRD Kabupaten Lingga seharusnya tidak hanya menunggu penyerahan dokumen dari pihak aliansi. Menurutnya, anggota legislatif memiliki hak sekaligus tanggung jawab untuk turun langsung ke lapangan guna memperoleh informasi yang lebih menyeluruh mengenai persoalan masyarakat.

