“Kalau tujuan pemerintah adalah menciptakan lingkungan yang lebih baik dan tertib, tentu semua persoalan yang berpotensi menimbulkan dampak sosial harus menjadi perhatian bersama. Jangan sampai ada kesan satu sektor usaha menjadi fokus utama, sementara persoalan lainnya luput dari pengawasan,” ujarnya.
Sebagai pelaku usaha, Sendi mengaku memahami hak pemerintah dalam membuat kebijakan. Namun di sisi lain, ia berharap pemerintah juga mampu menghadirkan kepastian dan rasa keadilan bagi para pengusaha yang telah berinvestasi dan menjalankan usaha secara terbuka.
“Kami membangun usaha dengan modal dan mengikuti aturan yang ada. Karena itu kami berharap Uspika Kecamatan Lingga dapat menerapkan kebijakan secara objektif, transparan, dan tidak diskriminatif terhadap siapa pun,” tegasnya.
Ia berharap polemik yang berkembang saat ini dapat diselesaikan melalui komunikasi yang baik antara pemerintah dan para pelaku usaha, sehingga tujuan menjaga ketertiban masyarakat dapat berjalan seiring dengan kepastian bagi dunia usaha.
