Program Bersih KKN Aparatur Kanwil Hukum dan HAM di Kepri Didukung Ketua DPRD KEPRI

Avatar of Redaksi

- Redaktur

Selasa, 8 Mei 2018

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua DPRD Kepri

Ketua DPRD Kepri

HarianMemoKepri.Com, Batam – Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak menyaksikan penandatanganan surat blocking tanah dari BP Batam kepada Kementerian Hukum dan HAM seluas 9 hektare yang nantinya diperuntukkan membangun Lapas wanita di Batam.

Dilansir dari batamtoday, Jumaga Nadeak, juga mengatakan sangat mendukung dan pengapresiasi program pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di tubuh Kementeriaan Hukum dan HAM, terlebih aparaturnya di Kepri.

“Selamat bekerja dan beri yang terbaik bagi masyarakat. Dan dengan tambahan aparatur yang baru di jajaran Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kepri, kami berharap pelayanan di jajaran Kementerian ini khususnya di Kepri akan dapat lebih baik lagi,” ujar Jumaga Nadeak saat menghadiri pembekalan CPNS Kementerian Hukum dan HAM di Hotel Best Western Panbil, Batam, Senin (7/2018).

Jumaga juga mengatakan, adanya pembangunan Lapas baru ini dapat mengurangi kepadatan dan beban Lapasyang ada saat ini.

“Terhadap pelaksanaan pembangunan Lapas wanita di Batam ini, Pemerintah Provinsi Kepri juga sangat mendukung penuh. Sebab dengan adanya Lapas tersebut, dapat mengurangi kepadatan dan beban Lapas yang ada saat ini,” ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM, Yassona Laoly, memberikan pengarahan kepada sekitar 580 calon pegawai negeri sipil (CPNS) Kementerian HAM, di Hotel Best Western, Batam itu.

Dalam arahannya, Yassona mengklaim, bahwa seluruh CPNS Kementerian Hukum dam HAM yang direkrut 2018, di Kanwil Hukum Kepri merupakan penerimaan CPNS di jajarannya yang bebas dari praktik KKN.

Oleh karena yang dilakukan melalui proses bebas KKN, maka dari itu Yossana Laoly juga menuntut agar para CPNS yang telah diangkat tersebut bekerja dengan bersih dan bebas KKN.

“Karena kalian direkrut secara bersih, saya tuntut juga kalian tetap bersih dalam bekerja nanti. Tidak boleh ada korupsi, kolusi, sogok menyogok,” kata Yassona.

Tekad membersihkan Kementerian Hukum dan HAM dari praktik KKN, sudah menjadi prioritasnya sejak awal. Dari pertama kali bekerja, ia telah meminta agar setiap prosedur yang ada di lingkungannya dibuat mudah dan sederhana.

Jika masih ada jajarannya yang masih mempersulit, ia meminta agar segera melaporkan hal tersebut langsung kepada dirinya.

“Kalian ini jadi mata bagi saya. Jika ada atasan, senior atau rekan kalian yang main-main dengan KKN, laporkan langsung ke saya. Catat nomor saya 0811917380,” kata Yassona.
(red/bt)

Baca Juga :  DPRD Kepri Hadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023

Berita Terkait

Seluruh OPD Kepri Terima DPA APBD 2026, Ansar Targetkan RPJMD Tercapai
Rayakan Usia 20 Tahun, Korem 033 Wira Pratama Perkuat Kebersamaan dengan Rakyat
Jajaran Pejabat Polda Kepri Dirombak, Ini Daftar Pejabat Barunya
Perdana Digelar, Gubernur Kepri Resmikan Car Free Day di Gurindam XII Tanjungpinang
Wagub Kepri Serahkan E-BKP kepada Puluhan Nelayan di Karimun
Penataan Parkir Pelabuhan Taman Bunga Jadi Perhatian KPK Karimun
Kantor SAR Natuna Lakukan Kunjungan Kerja ke Kejaksaan Negeri Natuna
Ansar Ahmad Minta Warga Kepri Tetap Waspada Banjir Rob Akibat Pasang Tinggi

Berita Terkait

Selasa, 13 Januari 2026 - 14:27 WIB

Seluruh OPD Kepri Terima DPA APBD 2026, Ansar Targetkan RPJMD Tercapai

Kamis, 8 Januari 2026 - 12:36 WIB

Rayakan Usia 20 Tahun, Korem 033 Wira Pratama Perkuat Kebersamaan dengan Rakyat

Rabu, 7 Januari 2026 - 12:21 WIB

Jajaran Pejabat Polda Kepri Dirombak, Ini Daftar Pejabat Barunya

Minggu, 28 Desember 2025 - 11:37 WIB

Perdana Digelar, Gubernur Kepri Resmikan Car Free Day di Gurindam XII Tanjungpinang

Kamis, 18 Desember 2025 - 16:39 WIB

Wagub Kepri Serahkan E-BKP kepada Puluhan Nelayan di Karimun

Berita Terbaru