HARIANMEMOKEPRI.COM – Rencana penataan ulang lahan parkir di Pelabuhan Taman Bunga, Kabupaten Karimun, menuai beragam tanggapan dari masyarakat, baik pro maupun kontra.
Kerukunan Pemuda Karimun (KPK) turut angkat bicara menyikapi rencana tersebut. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) KPK menyatakan dukungan terhadap upaya pemerintah daerah dalam menata pengelolaan parkir agar lebih tertib dan profesional.
Ketua DPP KPK, Mardana Surya Karma, menilai kebijakan penataan parkir tersebut berpotensi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Namun demikian, ia menegaskan pemerintah daerah juga harus memperhatikan dampak sosial yang ditimbulkan.
“Pihak yang terdampak seperti sopir taksi, lori, ojek, hingga para pedagang yang selama ini menggantungkan hidup di kawasan pelabuhan harus mendapatkan perhatian serius. Kami berharap pemerintah dapat memberikan solusi yang adil bagi mereka,” ujar Surya saat diwawancarai, Selasa (16/12/2025), di salah satu kedai kopi di Karimun.
Selain itu, Surya juga meminta agar pemerintah melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun bersikap lebih terbuka dalam proses penunjukan atau penentuan pihak pengelola parkir.
“Keterbukaan ini penting agar tidak menimbulkan penilaian negatif terhadap kinerja pemerintah, khususnya Dinas Perhubungan,” tambahnya.
Lebih lanjut, Surya mengungkapkan adanya informasi yang beredar terkait rencana pembongkaran Tugu Proklamasi sebagai dampak dari penataan parkir tersebut.
Ia menilai, jika hal itu benar dilakukan, maka akan menghilangkan nilai kearifan lokal yang telah melekat sejak puluhan tahun.
“Kami meminta pemerintah tetap memperhatikan kearifan lokal dan menjaga keberadaan Taman Bunga yang memiliki nilai historis bagi masyarakat Karimun. Apalagi kawasan tersebut merupakan wajah utama pintu masuk ke Kabupaten Karimun,” pungkasnya.
