Ia menambahkan, selama ini banyak kebijakan publik yang belum optimal karena belum didukung data yang komprehensif dan terkini.
Oleh sebab itu, pelaksanaan SE2026 menjadi bagian penting dari gerakan mewujudkan Satu Data Indonesia, yang diharapkan dapat memperkuat arah pembangunan ekonomi di daerah.
“Saya minta Pak Sekda untuk menyiapkan surat edaran agar seluruh OPD, Disnaker, dan instansi terkait ikut berkolaborasi dengan BPS. Semua objek usaha wajib memberikan data secara benar dan lengkap, mulai dari pelaku UMKM hingga perusahaan besar,” tegas Ansar.
Menutup kegiatan, Gubernur Ansar kembali menekankan bahwa Sensus Ekonomi bukan sekadar kegiatan pendataan, tetapi merupakan upaya strategis untuk membangun arah pembangunan berbasis data dan bukti (evidence-based policy).
“Dengan data yang valid, kita bisa merancang kebijakan yang lebih tepat sasaran, mengembangkan sektor unggulan, dan memperkuat daya saing ekonomi daerah. Kepri siap menjadi provinsi yang sejahtera dan berbasis data,” pungkas Ansar.
