BP3KR juga menyoroti pentingnya transparansi pengelolaan sumber daya alam dan reformasi fiskal maritim agar daerah penghasil mendapatkan pembagian yang lebih adil, khususnya dari sektor kelautan dan perikanan.
Dalam maklumat tersebut, mereka turut mendesak pemerataan pembangunan infrastruktur antarpulau dengan perhitungan dana bagi hasil berdasarkan gabungan luas lautan dan daratan sebagai satu kesatuan wilayah.
Tak hanya itu, BP3KR meminta investasi dan industrialisasi di Kepulauan Riau tetap menjunjung tinggi adat-istiadat Melayu serta menghormati hak-hak masyarakat adat, tanah ulayat, dan kampung tua.
Poin lainnya yakni meminta pemberantasan narkoba, perjudian termasuk judi online, hingga pinjaman online ilegal yang dinilai semakin meresahkan masyarakat di Kepulauan Riau.
BP3KR juga berharap kebijakan efisiensi anggaran tidak disamaratakan dengan daerah lain, melainkan disesuaikan dengan kondisi daerah kepulauan.
Selain persoalan pembangunan, BP3KR turut menyoroti fenomena pekerja “passing” atau pekerja non-prosedural asal Kepulauan Riau bekerja di Malaysia menggunakan pas pelancong.
