“Perkiraan total PDB yang hilang selama periode 2011 hingga 2024 mencapai sekitar 800 miliar dolar Amerika [berdasarkan harga pada 2010],” laporan tersebut menyebutkan dampak ekonomi akibat perang tersebut. Nilai itu setara Rp 13,04 kuadriliun.
Al Dardari mengatakan Suriah juga menderita dalam hal pembangunan manusia, karena mengalami kemunduran 40 tahun dalam hal harapan hidup, tingkat pendidikan dan pendapatan per kapita.
Dia mengatakan laporan tersebut juga menawarkan beberapa skenario untuk pemulihan dan pertumbuhan, tetapi semuanya memerlukan investasi dalam jumlah besar agar bisa sukses.
“Hal ini memerlukan perbaikan luar biasa dalam administrasi publik, tata kelola, transparansi, akuntabilitas, kapasitas kelembagaan, dan sebagainya,” katanya, seraya menambahkan bahwa status quo tidak dapat dipertahankan.
Al Dardari mengatakan sanksi internasional juga dapat memberikan “efek mengerikan” terhadap kemampuan Suriah untuk menarik miliaran investasi yang diperlukan untuk membangun kembali infrastruktur dan perekonomiannya.
“Kita perlu mempertimbangkan sanksi secara serius seiring dengan berjalannya reformasi,” katanya. “Kita perlu memastikan bahwa sanksi ditangani dengan cara yang memungkinkan Suriah untuk mengurus semua reformasi dan persyaratan ini.”
Pemerintah sementara Suriah, yang berkuasa sejak mereka menggulingkan rezim Bashar al-Assad pada pertengahan Desember, akan menerima laporan UNDP pada Jumat (21/2). Al Dardari mengatakan PBB siap memberikan bantuan teknis yang diperlukan guna mengimplementasikan skenario pemulihan ekonomi yang dipaparkan dalam laporan tersebut. [ft/pp]
