Beberapa catatan lain yang menjadi sorotan PKB adalah penolakan terhadap rencana kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang dinilai belum stabil, serta seruan untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan di Batam.
“Pelayanan kesehatan harus fleksibel, tidak kaku. Kami minta BPJS memberikan kemudahan dalam proses rawat inap melalui IGD, dan seluruh rumah sakit di Batam wajib memiliki standar operasional pelayanan yang seragam,” ujarnya.
Pandangan serupa juga disampaikan Fraksi Gabungan PAN-PPP-Demokrat melalui Muhammad Fadli, yang menyatakan dukungan untuk melanjutkan pembahasan.
Fraksi Gabungan Hanura-PSI-PKN melalui Tumbur Hutasoit menambahkan catatan terkait keluhan masyarakat mengenai sulitnya akses layanan rawat inap menggunakan BPJS di RSUD, bahkan keluhan tersebut dialami oleh anggota dewan sendiri.
Wakil Ketua I DPRD Batam, Haji Aweng Kurniawan, yang memimpin jalannya rapat, menyampaikan bahwa seluruh fraksi telah menyampaikan pandangan mereka dan secara umum sepakat untuk membawa Ranperda APBD ke tahap pembahasan berikutnya.
