Dalam pernyataannya, Fraksi PKB mengapresiasi fokus pemerintah terhadap belanja infrastruktur pelayanan publik, seperti penanganan banjir, pengelolaan sampah, dan pembangunan jalan.
Namun demikian, Fraksi PKB juga menekankan pentingnya efisiensi anggaran serta pengawasan ketat terhadap penggunaan APBD.
Mereka memberi perhatian khusus terhadap program-program yang menyasar masyarakat kecil, seperti bantuan modal bagi pelaku usaha mikro kecil (UMK) yang diharapkan dapat dipermudah persyaratannya.
“Begitu pula dengan insentif untuk lansia yang perlu diperluas dan disalurkan secara tepat sasaran,” tegas Surya Makmur.
Selain itu, Fraksi PKB juga menyoroti persoalan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sektor parkir tepi jalan yang dinilai belum optimal.
Tak hanya itu, mereka turut mengingatkan adanya tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang saat ini mencapai sekitar Rp500 miliar.
Fraksi PKB juga mendorong pengaktifan kembali Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk mengelola sektor-sektor strategis, termasuk distribusi kebutuhan pokok seperti sembako.
