Dari jumlah tersebut, sekitar 60 persen dialokasikan untuk tiga sektor prioritas, yaitu infrastruktur (30 persen), pendidikan (20 persen), dan kesehatan (10 persen), termasuk di dalamnya bantuan untuk warga tidak mampu yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
“Anggaran ini untuk kebutuhan dasar seperti jaminan kesehatan dan pendidikan. Karena itu, pajak sangat penting untuk keberlangsungan layanan publik,” jelasnya.
Amsakar menegaskan, Pemko Batam tidak mengambil pendekatan koersif terhadap penagihan pajak. Sebaliknya, pemerintah mengedepankan komunikasi, dialog, dan solusi bersama.
Jika memang diperlukan, tahapan penagihan akan dilanjutkan hingga ke kerja sama dengan pihak Kejaksaan.
Sektor hotel dan restoran menjadi perhatian khusus karena kontribusinya yang signifikan terhadap penerimaan daerah.
Amsakar Achmad mengingatkan bahwa pajak dari sektor ini sejatinya adalah titipan dari konsumen yang harus dikelola dengan penuh tanggung jawab.
“Dari uang yang dibayarkan konsumen di hotel dan restoran, kami titipkan 10 persennya sebagai retribusi. Karena itu, mari kita salurkan dengan benar melalui kepatuhan terhadap kewajiban pajak,” tegasnya.
