Namun, alih-alih mendapat undangan untuk berdialog, warga justru menerima Surat Peringatan (SP) I dari Pemerintah Kota Batam tertanggal 20 Mei 2026.
Dalam surat tersebut, warga diminta mengosongkan lahan yang mereka tempati karena disebut sebagai aset pemerintah yang akan dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu. Batas waktu yang diberikan hingga 27 Mei 2026.
“Setelah mengirim surat RDP, yang datang justru SP1. Itu yang membuat warga semakin resah,” jelasnya.
Karena belum mendapatkan respons, warga kembali mengirimkan surat permohonan RDP pada 29 Mei 2026 melalui bagian informasi DPRD Batam.
Meski demikian, hingga awal Juni 2026, warga mengaku belum memperoleh jawaban maupun kepastian terkait jadwal pelaksanaan RDP.
“Kami sudah dua kali menyurati DPRD, tetapi belum ada respons. Karena itu warga sangat kecewa. Apakah wakil rakyat sudah tidak mau lagi mendengar keluhan masyarakat?” ujarnya. (alurnews)

