Amsakar menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti seluruh catatan dan rekomendasi dari BPK atas pelaksanaan APBD.
Ia juga sepakat dengan pandangan Fraksi Partai Golkar bahwa opini WTP bukan jaminan tidak adanya penyalahgunaan anggaran.
Oleh karena itu, pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara efektif, efisien, terukur, dan berdampak langsung kepada masyarakat.
Dalam rapat tersebut, Amsakar juga menegaskan alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari total APBD akan terus dipertahankan.
Alokasi tersebut, kata dia, digunakan untuk belanja pegawai, peningkatan kualitas guru, perbaikan sarana prasarana pendidikan, serta program afirmatif bagi keluarga tidak mampu seperti beasiswa dan bantuan perlengkapan sekolah.
“Sedangkan untuk pelayanan kesehatan gratis bagi warga miskin ber-KTP Batam, telah dianggarkan 10 persen setiap tahunnya guna mendukung program Universal Health Coverage (UHC),” jelasnya.
Menjawab pertanyaan dari Ketua Fraksi PKB Drs. Surya Makmur Nasution terkait alokasi hibah bagi organisasi perempuan, Amsakar menyatakan bahwa proposal bantuan hibah harus disampaikan paling lambat saat pelaksanaan Musrenbang tingkat kota. Selanjutnya proposal akan diverifikasi oleh SKPD terkait sesuai ketentuan yang berlaku.
