Somasi itu memberikan tenggat waktu 3 x 24 jam untuk klarifikasi. Apabila tidak terdapat itikad baik, organisasi wartawan menyatakan akan mengajukan aduan resmi kepada aparat penegak hukum yang dapat ditingkatkan menjadi laporan polisi sesuai prosedur.
Ketua PWI Kabupaten Natuna, Muhammad Rapi, menegaskan bahwa langkah tersebut bukan bentuk anti kritik.
“Kami terbuka terhadap kritik. Namun tuduhan tanpa dasar yang menyerang kehormatan profesi tidak dapat dibiarkan. Ini soal menjaga marwah pers,” ujarnya.
Ketua PJN Natuna, Roy Parlin Sianipar, menilai ruang digital harus dijaga tetap sehat dan bertanggung jawab.
“Kebebasan berpendapat dilindungi, tetapi tidak boleh digunakan untuk mendeligitimasi profesi tanpa bukti,” katanya.
Sementara Ketua IWOI Natuna, Baharullazi, menyebut penggunaan akun anonim untuk menyerang profesi dapat menjadi preseden buruk bagi demokrasi lokal.
“Jika ini dibiarkan, ruang publik akan dipenuhi narasi yang tidak akuntabel,” tegasnya.
Ketua SMSI Kabupaten Natuna, Doni Papilius, menambahkan bahwa somasi merupakan langkah proporsional sebelum menempuh jalur hukum.
“Kami memilih langkah hukum yang terukur dan sesuai prosedur. Harapannya ada klarifikasi dan penyelesaian yang baik,” ujarnya.
Gabungan organisasi wartawan menegaskan komitmen mereka menjaga independensi pers dan profesionalisme jurnalistik, sekaligus memastikan ruang publik tetap beretika dan berimbang.
