Meski penanaman dilakukan secara serentak, Sutomo mengakui kondisi geografis wilayah Anambas menjadi tantangan tersendiri.
Beberapa lokasi memiliki keterbatasan sumber air yang dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan tanaman jagung.
“Di beberapa wilayah seperti Batu Berapit masih terdapat kendala terkait ketersediaan air untuk penyiraman tanaman. Karena itu kami akan melakukan evaluasi bersama pemerintah desa untuk menentukan kelayakan lokasi penanaman,” katanya.
Hasil evaluasi tersebut, lanjutnya, akan dilaporkan secara berjenjang kepada Kapolres, Polda hingga Mabes Polri sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan program ke depan.
Sutomo menegaskan, dalam program ketahanan pangan ini Polri berperan sebagai pendamping bagi pemerintah maupun Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang menjalankan program pertanian.
“Polri hadir untuk mendukung dan mendampingi. Tidak ada anggaran khusus dari Polri untuk program ini, tetapi kami siap membantu mengawal pelaksanaannya agar berjalan dengan baik,” jelasnya.
Selain persoalan budidaya, Kapolsek Jemaja juga menyoroti kendala pemasaran hasil panen yang selama ini menjadi perhatian para petani.
Iptu Sutomo menjelaskan, harga jagung pipilan yang dibeli Bulog dengan kadar air 14 persen sekitar Rp6.400 per kilogram, sedangkan harga di pasar lokal atau kepada peternak dapat mencapai Rp10.000 per kilogram.
“Kami sudah melaporkan persoalan ini kepada pimpinan. Saat ini sedang dikoordinasikan hingga tingkat Mabes Polri agar kelompok tani yang didampingi dapat memiliki akses penjualan langsung ke pasar atau peternak sehingga memperoleh harga yang lebih baik,” ujarnya.
