HMK, NASIONAL — Mahfud MD selaku Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) mengungkapkan banyak aparat yang membekingi berbagai praktek ilegal baik mafia tambang maupun mafia tanah.
Mahfud menyebutkan, keterlibatan aparat itu selama ini seolah-olah hanya menjadi rahasia umum karena tidak ada yang mau mengungkapkannya ke muka publik.
“Soal backing-backing-an ini saya kira sudah lama ini, cuma tidak ada yang berani ngomong saja, backing-backing ini sejak dulu,” kata Mahfud dalam jumpa pers di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (15/2022) di lansir dari Kompas.com
Sebelum menjadi menteri, ia pernah didatangi seorang warga yang mengadukan kasus perampasan lahan oleh sebuah perusahaan. Saat meneruskan laporan itu ke seorang pengacara, kasus itu dinilai dapat mudah diselesaikan bila dibawa ke kantor aparat penegak hukum, tetapi mereka tidak berani mengusut kasus tersebut.
“Datang ke kantor aparat penegak hukum, ‘Oh enggak bisa, Pak, di belakangnya ini ada Pak ini, enggak berani’, yang begitu tuh sudah lama,” kata Mahfud.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi tersebut mengaku menerima banyak laporan keterlibatan pensiunan TNI yang melindungi sejumlah praktik ilegal.
Mahfud pun mempertanyakan kekuatan yang dimiliki para purnawirawan itu sehingga mereka bisa terlibat mem-backing-i sesuatu.
“Kemarin saya tanya kepada Pak Sesmenko. Pak, itu tentara kalau sudah pensiun punya kekuatan apa? Kok di laporan saya tuh banyak mem-backing orang, mem-backing-i mafia, jenderal inilah, jenderal ini,” kata Mahfud.
Mahfud pun mendapat jawaban dari anak buahnya bahwa para pensiunan tentara itu seharusnya tidak mempunyai kekuatan apa-apa setelah tak lagi berdinas di militer.
Oleh karena itu, ia memerintahkan agar jajaran Polri untuk berani menindak para pensiunan tentara tersebut.
“Saya bilang ke Poldanya, jangan dibiarkan model begini, menguasai sebuah kompleks swasta tanpa izin, tanpa surat resmi memungut uang dari masyarakat,” ujarnya.
Ia pun menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk mengusut keterlibatan aparat maupun pensiunan aparat dalam praktik-praktik ilegal.
“Yang begitu itu banyak dan kita, saya, Pak Kapolri, Pak Panglima berkomitmen menyelesaikan ini. Mari yang lama-lama itu mulai dibuka saja kalau diambangkan karena takut, karena ini, kapan selesainya,” kata Mahfud.
Bahkan, ia mengungkapkan ada pula aparat yang mem-backing-i praktik penarikan pungutan di sebuah kompleks penduduk, yang ironisnya tidak ada yang berani menindak.
“Saya katakan, lho, kenapa kita berpura-pura bahwa ini ada backing. Kita ndak bisa selesaikan karena senior yang backing. Kenapa kita pura-pura?,” ungkapnya.
Merespons pernyataan Mahfud, Kepala Divisi Hubungan Masyarakat (Kadiv Humas) Polri Irjen Dedi Prasetyo menyatakan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti dugaan keterlibatan aparat sebagai backing bila ada cukup bukti.
“Pada prinsipnya apabila ada buktinya penyidik Dittipiter Bareskrim dan Polda akan ditindaklanjuti,” ungkap Dedi.
Sementara itu, anggota Komisi III DPR Arsul Sani mendorong agar Mahfud melaporkan temuan tersebut ke rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo.
“Tidak cukup hanya bicara di media, tapi mengagendakan ini dan membawa ke dalam ratas (rapat terbatas) yang dipimpin presiden,” ujar Arsul.
Jika temuan Mahfud soal aparat senior yang menjadi backing tambang dibawa ke ratas, maka Jokowi akan memerintahkan Polri memberantas para mafia. Setelah hal-hal itu dilakukan, DPR akan melakukan pengawasan, apakah perintah Jokowi dilakukan atau tidak.
“Kami di Komisi III akan sangat apresiasi yang kalau sudah disampaikan Menko Polhukam itu,” terang politikus PPP itu.
