Perwakilan Binda Tanggamus, Fadil, turut mengingatkan sejumlah potensi kerawanan yang perlu diantisipasi, seperti penyebaran paham khilafah melalui komunitas tertutup, dinamika pergerakan mahasiswa, konflik satwa liar dengan masyarakat, aktivitas tambang ilegal di kawasan hutan, hingga dugaan peredaran senjata api ilegal yang berkaitan dengan maraknya aksi begal.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Bupati Tanggamus Moh. Saleh Asnawi menegaskan seluruh persoalan akan dibahas secara komprehensif bersama seluruh instansi terkait, termasuk persoalan tambang rakyat.
“Pemerintah harus mampu membedakan aktivitas masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan kegiatan yang bersifat komersial dan melanggar ketentuan hukum,” terang Bupati.
Bupati berharap sinergi Forkopimda terus diperkuat agar stabilitas keamanan, politik, sosial, ekonomi, budaya, pertahanan, dan keamanan di Kabupaten Tanggamus tetap terjaga, sehingga pembangunan dapat berjalan optimal demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
