HARIANMEMOKEPRI.COM — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanggamus menggelar Rapat Koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) bertema “Sinergi Forkopimda dalam Mewujudkan Kondusivitas IPOLEKSOSBUDHANKAM Kabupaten Tanggamus Tahun 2026 dengan Budaya Kerja Jalan Lurus” di Ruang Rapat Bupati Tanggamus, Senin (6/7/2026).
Rapat koordinasi dipimpin Bupati Tanggamus Moh. Saleh Asnawi dan dihadiri Ketua DPRD Agung Setyo Utomo, Dandim 0424/Tanggamus Letkol Inf. Dwi Djunaidi Mulyono, Kapolres Tanggamus AKBP Rahmat Sujatmiko, perwakilan Kejaksaan Negeri Tanggamus, unsur Badan Intelijen Daerah (Binda), Sekretaris Daerah Suaidi, para asisten, kepala OPD, serta kepala bagian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanggamus.
Dalam paparannya, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Tanggamus, Rully Runa Yuda, menjelaskan bahwa Forkopimda memiliki peran penting dalam menjaga hubungan harmonis antarunsur pimpinan daerah, memperkuat deteksi dini terhadap potensi gangguan, serta menjaga stabilitas politik, sosial, dan penyelenggaraan pemerintahan.
Ia juga memaparkan sejumlah program strategis yang telah dijalankan pemerintah daerah, di antaranya penguatan ideologi Pancasila, penyaluran bantuan keuangan partai politik, penertiban pasar dan tambang ilegal, pemberantasan rokok ilegal, hingga pengembangan destinasi wisata Pantai Muara Indah.
Ketua DPRD Tanggamus Agung Setyo Utomo menilai kondisi politik di Kabupaten Tanggamus secara umum masih kondusif meski dinamika internal partai politik tetap berlangsung.
Ia juga mengingatkan agar seluruh program pemerintah selaras dengan RPJMD dan visi-misi kepala daerah sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
“Kebijakan penataan pasar maupun penertiban tambang harus dibarengi solusi nyata agar tidak menimbulkan gejolak di tengah masyarakat,” ujar Agung Setyo.
Sementara itu, Kapolres Tanggamus AKBP Rahmat Sujatmiko menyampaikan sejumlah isu keamanan menjadi perhatian, mulai dari konflik lahan, kondisi Jembatan Way Kandis, kecelakaan lalu lintas, hingga upaya menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat.
“Penyelesaian konflik lahan terus dilakukan melalui pendekatan persuasif tanpa mengabaikan proses hukum yang berlaku,” terang Kapolres Tanggamus.
Selain itu, Polres Tanggamus juga mendukung program swasembada pangan nasional melalui pengembangan budidaya bawang putih di Kecamatan Ulu Belu.
Dandim 0424/Tanggamus Letkol Inf. Dwi Djunaidi Mulyono memaparkan berbagai isu strategis daerah sepanjang Januari hingga Juni 2026.
Salah satu perhatian utama adalah meningkatnya penyebaran hoaks dan konten bernuansa SARA di media sosial yang dinilai berpotensi memecah persatuan akibat rendahnya literasi digital masyarakat.
Dari sisi penegakan hukum, Kejaksaan Negeri Tanggamus melalui Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun), Tri Nurandi Sinaga, menyoroti potensi penyimpangan dana desa, penyalahgunaan narkotika, konflik agraria, hingga potensi polarisasi sosial pascaagenda politik.
“Kejaksaan juga mendorong pembangunan pusat rehabilitasi narkotika di Kabupaten Tanggamus agar penanganan korban penyalahgunaan narkoba lebih optimal,” tuturnya.
Perwakilan Binda Tanggamus, Fadil, turut mengingatkan sejumlah potensi kerawanan yang perlu diantisipasi, seperti penyebaran paham khilafah melalui komunitas tertutup, dinamika pergerakan mahasiswa, konflik satwa liar dengan masyarakat, aktivitas tambang ilegal di kawasan hutan, hingga dugaan peredaran senjata api ilegal yang berkaitan dengan maraknya aksi begal.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Bupati Tanggamus Moh. Saleh Asnawi menegaskan seluruh persoalan akan dibahas secara komprehensif bersama seluruh instansi terkait, termasuk persoalan tambang rakyat.
“Pemerintah harus mampu membedakan aktivitas masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan kegiatan yang bersifat komersial dan melanggar ketentuan hukum,” terang Bupati.
Bupati berharap sinergi Forkopimda terus diperkuat agar stabilitas keamanan, politik, sosial, ekonomi, budaya, pertahanan, dan keamanan di Kabupaten Tanggamus tetap terjaga, sehingga pembangunan dapat berjalan optimal demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
