Jika dibandingkan dengan sejumlah media daerah milik pemerintah di provinsi lain yang berhasil bertransformasi melalui siaran digital, media sosial, hingga kanal streaming, TV Kepri terlihat tertinggal. Minimnya inovasi konten dan rendahnya keterlibatan publik menjadi indikator bahwa diperlukan langkah pembenahan yang serius.
Tidak berlebihan jika muncul anggapan bahwa TV Kepri sedang mengalami “mati suri”. Istilah ini memang terdengar keras, namun kondisi yang terlihat di lapangan menunjukkan bahwa peran media tersebut belum optimal dalam mendukung keterbukaan informasi publik di daerah.
Karena itu, sudah saatnya Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja BTIKP. Evaluasi tidak hanya menyangkut pengelolaan TV Kepri, tetapi juga mencakup efektivitas program kerja, pemanfaatan anggaran, tata kelola organisasi, serta kapasitas sumber daya manusia yang terlibat di dalamnya.
Langkah evaluasi bukanlah bentuk mencari kesalahan, melainkan upaya memastikan bahwa setiap aset daerah yang dibangun dengan uang rakyat mampu memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Transparansi dan akuntabilitas menjadi hal penting agar publik mengetahui sejauh mana kinerja lembaga yang diberi mandat mengelola informasi publik tersebut.
