Karena itu, sudah saatnya Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja BTIKP. Evaluasi tidak hanya menyangkut pengelolaan TV Kepri, tetapi juga mencakup efektivitas program kerja, pemanfaatan anggaran, tata kelola organisasi, serta kapasitas sumber daya manusia yang terlibat di dalamnya.
Langkah evaluasi bukanlah bentuk mencari kesalahan, melainkan upaya memastikan bahwa setiap aset daerah yang dibangun dengan uang rakyat mampu memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Transparansi dan akuntabilitas menjadi hal penting agar publik mengetahui sejauh mana kinerja lembaga yang diberi mandat mengelola informasi publik tersebut.
Gubernur Kepulauan Riau diharapkan memberikan perhatian khusus terhadap persoalan ini. Sebab, di era keterbukaan informasi saat ini, pemerintah membutuhkan media yang aktif, profesional, dan mampu menjembatani komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat.
Masyarakat tentu berharap TV Kepri dapat bangkit kembali menjadi media informasi yang modern, inovatif, dan membanggakan daerah. Jangan sampai aset strategis yang telah dibangun dengan biaya besar justru kehilangan fungsi dan perannya di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi.
Momentum evaluasi ini bisa menjadi titik awal kebangkitan TV Kepri. Sebab yang dibutuhkan saat ini bukan sekadar mempertahankan keberadaan sebuah media, tetapi memastikan media tersebut benar-benar hidup, berkembang, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat Kepulauan Riau.
