Oleh: Ilham Bani Arrasyid, Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat STAI
Indonesia saat ini berada di persimpangan jalan yang penuh tantangan. Harapan yang dahulu katanya habis gelap terbitlah terang perlahan meredup kembali di tengah kebijakan yang tidak efektif, korupsi yang semakin menjadi-jadi, serta ancaman terhadap demokrasi dan supremasi sipil.
Dari janji makan siang gratis yang jauh dari kata efektif, pendidikan yang tidak menjadi prioritas, munculnya kembali dwifungsi TNI-Polri, hingga korupsi yang tak kunjung berakhir terutama skandal korupsi Pertamax yang menguras kepercayaan publik semua ini membuat bangsa ini berada di persimpangan antara harapan dan keputusasaan.
Janji makan siang gratis terdengar manis, tetapi tanpa perencanaan matang, ini bisa menjadi proyek gagal yang justru menggerus anggaran negara.
Dengan estimasi biaya Rp 450 triliun, pertanyaannya sederhana: apakah dana sebesar itu akan benar-benar sampai ke anak-anak yang membutuhkan, atau justru bocor di tengah jalan?
Negara-negara maju yang sukses menjalankan program serupa, seperti Finlandia dan Jepang, memiliki infrastruktur pendidikan yang kuat, distribusi yang tertata, dan pengawasan ketat.
Indonesia, dengan sekolah-sekolah yang masih kekurangan fasilitas dan guru yang berjuang dengan honor rendah, seharusnya lebih dulu memperbaiki fondasi pendidikan sebelum melangkah ke program populis yang berisiko besar menjadi sekadar pencitraan.
Daripada mengucurkan dana triliunan untuk makan siang gratis, lebih masuk akal jika pemerintah fokus menciptakan lapangan pekerjaan yang layak dan berkelanjutan.
Jika orang tua memiliki penghasilan yang memadai, anak-anak mereka tidak akan bergantung pada bantuan makan siang dari negara.
Namun kenyataannya, kebijakan yang ada sering kali lebih menguntungkan oligarki dan investor besar ketimbang rakyat kecil.
Undang-Undang Cipta Kerja, misalnya, lebih memudahkan perusahaan untuk merekrut tenaga kerja kontrak dengan minim perlindungan, alih-alih menciptakan pekerjaan yang stabil.
Jika kondisi ini dibiarkan, ketimpangan ekonomi akan terus melebar, dan program populis hanya akan menjadi plester sementara pada luka yang jauh lebih dalam.
Pendidikan selalu dijual sebagai janji kampanye, tetapi nyatanya, kualitasnya kian tertinggal. Kurikulum yang kaku, minimnya pengembangan guru, dan ketimpangan fasilitas antara kota dan daerah terpencil membuat anak-anak Indonesia kesulitan bersaing di tingkat global.
Seharusnya, pendidikan menjadi prioritas utama dalam membangun sumber daya manusia yang mampu membawa Indonesia keluar dari krisis multidimensi.
Tanpa pendidikan yang berkualitas dan merata, bonus demografi yang digadang-gadang justru akan menjadi bencana sosial.
Kehadiran kembali dwifungsi TNI-Polri dalam birokrasi sipil adalah alarm bahaya bagi demokrasi. Reformasi 1998 seharusnya menjadi titik balik untuk memisahkan ranah sipil dan militer, tetapi kini kita justru melihat semakin banyak posisi strategis yang diisi oleh purnawirawan.
Keterlibatan aparat keamanan dalam urusan sipil berpotensi mengikis kebebasan berpendapat dan memperbesar kemungkinan represifitas.
Demokrasi yang diperjuangkan dengan darah dan air mata bisa saja perlahan memudar jika militer kembali menguasai panggung politik.
Skandal demi skandal, dari BLBI, Jiwasraya, hingga Pertamax, menjadi bukti bahwa korupsi di Indonesia telah menjadi budaya yang sulit diberantas.
Lebih menyedihkan lagi, lembaga seperti KPK yang seharusnya menjadi benteng terakhir pemberantasan korupsi justru terus dilemahkan secara sistematis.
Ketika rakyat diminta berhemat dan bersabar menghadapi kenaikan harga BBM, ternyata ada segelintir elit yang meraup keuntungan pribadi dari permainan kotor di sektor energi.
Ini bukan hanya soal hukum, tetapi soal moral dan keadilan sosial yang semakin kabur di negeri ini.
Gelombang migrasi anak muda ke luar negeri, yang tercermin dalam tren media sosial #KaburAjaDulu, adalah sinyal bahaya yang tidak boleh diabaikan.
Mereka pergi bukan karena tidak cinta Indonesia, tetapi karena kehilangan harapan akan masa depan yang lebih baik di tanah air sendiri.
Minimnya lapangan kerja, rendahnya apresiasi terhadap talenta lokal, dan lingkungan kerja yang tidak sehat membuat banyak anak muda merasa lebih dihargai di luar negeri.
Jika tren ini terus berlanjut, Indonesia berisiko kehilangan generasi terbaiknya generasi yang seharusnya menjadi motor penggerak kemajuan bangsa.
Meski situasi tampak suram, harapan tidak boleh padam. Indonesia memiliki sumber daya alam melimpah, populasi muda yang besar, dan semangat rakyat yang luar biasa.
Namun, semua potensi ini akan sia-sia jika pemerintah terus mengabaikan akar permasalahan dan hanya fokus pada kebijakan populis jangka pendek.
Perubahan nyata hanya bisa terjadi jika masyarakat bersatu, kritis, dan terus mengawasi jalannya pemerintahan. Suara rakyat adalah kekuatan sejati untuk mengusir kegelapan ini.
Kita tidak boleh pasrah dan menyerah karena jika kita diam, maka kegelapan ini akan menjadi kenyataan yang permanen.
Saatnya Indonesia bangkit, bukan dengan janji-janji kosong, tetapi dengan aksi nyata untuk membangun masa depan yang lebih adil, sejahtera, dan bermartabat untuk semua.
