BP Batam Sebut Tata Kelola Pelayanan Pertanahan Jadi Prioritas Demi Tingkatkan Nilai Investasi

Avatar of Redaksi

- Redaktur

Selasa, 3 Desember 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Dewan Pengawas BP Batam dan Unsur Pimpinan BP Batam Saat Menhadiri RDP di Komisi VI DPR RI, Senin (2/12/2024).

Dewan Pengawas BP Batam dan Unsur Pimpinan BP Batam Saat Menhadiri RDP di Komisi VI DPR RI, Senin (2/12/2024).

BATAM | Kepala BP Batam, Muhammad Rudi menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) lanjutan dengan Komisi 6 DPR RI, Senin (2/12/2024).

Rudi yang hadir bersama Ketua Dewan Pengawas (Dewas) BP Batam, Susiwijono Moegiarso; Wakil Kepala BP Batam, Purwiyanto; dan Anggota Dewan Pengawas BP Batam, Ellen Setiadi, mendapat kesempatan untuk melaporkan sejumlah pencapaian kinerja serta rencana pengembangan Batam ke depan.

Dimana, rencana tersebut juga sesuai dengan tema pembangunan Batam tahun 2025 yang berfokus pada percepatan peningkatan investasi melalui pengembangan kawasan dan pembangunan infrastruktur.

“Rencana ini pun sejalan dengan program pemerintah pusat yang tertuang dalam Prioritas Nasional Tiga (PN3). Kami berharap selalu mendapat dukungan penuh dari rekan-rekan Komisi 6 DPR RI sebagai mitra strategis BP Batam untuk mewujudkan program strategis yang ada,” ujar Rudi usai RDP.

Di samping itu, Rudi menyebut jika dukungan dari Komisi 6 DPR RI juga sangat diperlukan dalam upaya meningkatkan capaian investasi guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

“BP Batam bertugas untuk menarik investasi. Tujuannya tentu tidak lain agar ekonomi daerah bisa terus tumbuh dan memberikan manfaat terhadap masyarakat secara keseluruhan,” tambahnya.

Senada, Ketua Dewan Pengawas BP Batam, Susiwijono Moegiarso juga menjelaskan beberapa persoalan yang menjadi prioritas BP Batam dalam meningkatkan capaian investasi ke depan.

Satu di antaranya adalah penyempurnaan layanan investasi antara lain dengan memperbaiki database dan audit Land Management System (LMS) sebagai tata kelola pelayanan pertanahan.

“Sesuai arahan Komisi 6 DPR RI tadi, pengalokasian lahan pun akan dihentikan sementara demi menjaga transparansi dan good governance,” ujar Susiwijono yang juga menjabat Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI.

Ia berharap, seluruh perbaikan tata kelola yang sedang berlangsung saat ini semakin meningkatkan peran BP Batam sebagai penggerak ekonomi Nasional.

“Kita ingin upaya dalam pengembangan ekonomi mampu menciptakan situasi kondusif agar investasi terus meningkat,” pungkasnya.

Dalam RDP lanjutan ini, turut hadir Anggota Bidang Administrasi dan Keuangan, Alexander Zulkarnain; Anggota Bidang Kebijakan Strategis, Enoh Suharto Pranoto; Anggota Bidang Pengelolaan Kawasan dan Investasi, Sudirman Saad; Anggota Bidang Pengusahaan, Wan Darussalam. (*)

Berita Terkait

Ketua Umum WHN Beri Ucapan Selamat kepada Kapolresta Barelang Terpilih
Wujudkan Pelabuhan Aman, Polsek KKP Batam Adakan Jumat Curhat Bersama Pekerja
1.877 Paket Sembako Disalurkan Polda Kepri Pada Bazar Ramadan 2025
Buka Puasa Bersama Wartawan, Kapolresta Barelang Mohon Doa Jelang Sespimti
Respons Cepat Ditlantas Polda Kepri Lancarkan Arus Lalu Lintas Saat Banjir
Pengurus WHN Batam Gelar Diskusi Santai Bersama Ketua Umum di Batam
Oknum ASN Pemko Tanjungpinang Ditangkap Saat Transaksi Narkoba
Menko AHY Serahkan Sertifikat Hak Milik Warga Terdampak Pengembangan Rempang Eco City

Berita Terkait

Senin, 24 Maret 2025 - 18:24 WIB

Ketua Umum WHN Beri Ucapan Selamat kepada Kapolresta Barelang Terpilih

Jumat, 21 Maret 2025 - 21:04 WIB

Wujudkan Pelabuhan Aman, Polsek KKP Batam Adakan Jumat Curhat Bersama Pekerja

Jumat, 21 Maret 2025 - 20:46 WIB

1.877 Paket Sembako Disalurkan Polda Kepri Pada Bazar Ramadan 2025

Kamis, 20 Maret 2025 - 22:44 WIB

Buka Puasa Bersama Wartawan, Kapolresta Barelang Mohon Doa Jelang Sespimti

Kamis, 20 Maret 2025 - 20:51 WIB

Respons Cepat Ditlantas Polda Kepri Lancarkan Arus Lalu Lintas Saat Banjir

Berita Terbaru